Kemenko Polhukam Koordinasikan Pengamanan Daerah Rawan dan Perbatasan di Papua

Dibaca: 60 Oleh Thursday, 21 March 2024Berita, Deputi IV Bidkor Hanneg
WhatsApp Image 2024 03 21 at 5.57.54 PM

SIARAN PERS NO. 47/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2024

Polhukam, Jakarta – Sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsidal), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selenggarakan Rapat Koordinasi yang membahas pengamanan daerah rawan dan perbatasan di Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk mengeliminasi Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, mengatakan masih adanya ancaman nyata atas aksi yang dilakukan oleh KKB atau sering disebut Jejaring Separatis Papua.

“Kita ketahui bersama, Gerakan Kelompok Bersenjata sampai sekarang ini masih bergejolak, serta yang tidak kalah penting adalah pembebasan sandera pilot dari New Zealand yang sudah setahun lebih belum bisa dibebaskan,” kata Bayu saat membuka Rakor di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Bayu menegaskan, upaya penyelesaian permasalahan keamanan wilayah Papua sangat membutuhkan pelibatan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan wilayah yang harus bekerja sama secara sinergis sehingga terpadu dan terarah.

“Pada saat diskusi, kita sama-sama bisa mengidentifikasi permasalahan kendala serta kesulitan dalam berkoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian operasi intelijen dalam menghadapi masalah Jejaring Separatis Papua,” kata Bayu.

Rakor dihadiri oleh perwakilan dari BIN, Sintel Panglima TNI, Baintelkam Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pertahanan Nasional, dan Lembaga Pertahanan Nasional.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel