SIARAN PERS NO. 96/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2024
Polhukam, Jakarta – Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan melaksanakan pertemuan trilateral bersama Bappenas, DJA Kemenkeu, dan Biro Perencanaan Kemenko Polhukam, guna menindaklanjuti pagu indikatif dan rencana kerja tahun anggaran 2025 dengan agenda membahas tindak lanjut dari pertemuan trilateral mengenai Pagu Indikatif dan Raker Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa T.A. 2025.
“Perlunya penguatan Wawasan Kebangsaan dalam Komunitas Diaspora Indonesia, Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Nasional Bidang Wawasan Kebangsaan, RUU Masyarakat Hukum Adat, Koordinasi, Sinkronisasi terkait Penguatan Ketahanan Nasional Masyarakat guna Mencegah Adanya Faham Radikalisme dan Esktremisme Berbasis Kekerasan serta Pengendalian terkait Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu dan Pilkada 2024,” tegas Brigjen TNI Kun Wardana, Sekretaris Deputi Kesbang, (8/5/2024).
Dalam pertemuan tersebut, para Asisten Deputi pada Kedeputian VI/Kesbang Kemenko Polhukam mengusulkan beberapa inisiatif baru untuk tahun anggaran 2025, meliputi bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Kebhinekaan, Kewaspadaan Nasional, dan Kesadaran Bela Negara. Diskusi ini menekankan pentingnya penguatan dan kelengkapan data terkait usulan-usulan baru, termasuk alasan pengajuan, dasar usulan, serta hasil yang diharapkan dari masing-masing inisiatif. Semua informasi ini direncanakan untuk dirangkum dalam Kerangka Acuan Kerja yang akan disampaikan pada pertemuan trilateral berikutnya.
Hal senada juga disampaikan Ahmad Zainal Arifin dari DJA Kemenkeu membahas penguatan substansi usulan anggaran dan output dari usulan kegiatan, yang perlu dirangkum secara komprehensif dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). “Pada saat penyampaian usulan inisiatif baru tahun anggaran 2025 agar dilakukan penguatan substansi dengan menyampaikan substansi usulan tambahan anggaran dan penyampaian output dari setiap usulan kegiatan. Hal-hal tersebut dapat dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)”, ujar Kepala Seksi Anggaran Bidang Hankam IV, Kemenkeu.
Pertemuan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa koordinasi program kerja Kemenko Polhukam sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang direncanakan dalam RPJMN 2025-2029, sekaligus memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagai tugas utama Kemenko Polhukam. Dengan demikian, tanggapan dan kesimpulan dari pertemuan ini akan dijadikan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam pertemuan trilateral yang akan datang, memastikan kekuatan dan kelengkapan data untuk setiap inisiatif yang diusulkan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sesdep VI/Kesbang, para Asdep, para Kabag, Kabid, dan Anjak Madya, para Kasubbag dan Anjak Muda, para Anjak Pertama, serta staf di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, bersama perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, dan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas.
