JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menerima audiensi Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Dalam pertemuan tersebut, GP Ansor memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Ansor memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah atas putusan yang diambil. Tadi kita sempat tanyakan apakah ini serius pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 atau jangan-jangan dicabut lagi, dan beliau (Menko Polhukam Wiranto) menjamin bahwa tidak akan ada pencabutan Perppu,” kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/7).
Menurut Yaqut, Perppu ini sangat tepat untuk mencegah berkembangnya ormas-ormas yang anti NKRI karena akan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan, pemerintah berhak menerbitkan Perppu, melakukan eksekusi, dan menjaga negara Indonesia dengan membubarkan ormas-ormas yang anti Pancasila tersebut.
“Ansor itu melihat ancaman terdekat sekarang ini ya kelompok-kelompok radikal itu, yang mengatasnamakan Islam dan ingin mengubah NKRI,” kata Yaqut.
Terkait dukungan yang diberikan, Yaqut mengatakan jika diperlukan maka GP Ansor akan ikut menekan DPR untuk membantu menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini menjadi Undang-Undang. Ansor akan sampaikan secara konstitusional ke DPR terkait sikap-sikap Ansor, setidaknya audiensi dengan partai-partai yang ada di DPR dan memberikan dukungan terhadap Perppu ini.
“Tapi sejauh yang kita lihat di DPR petanya masih banyak yang mendukung Perppu ini untuk dijadikan Undang-Undang,” kata Yaqut.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sesmenko Polhukam Mayjen (Purn) Yoedhi Swastono, Deputi VI Kemenko Polhukam Arief Poerboyo Moekiyat, dan Komandan Banser Nasional Alfa Isnaeni.
