SIARAN PERS NO. 107/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2024
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan jaminan keamanan investasi di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam yang mengadakan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan perihal Keamanan Investasi di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Selasa-Rabu (14 s.d 15/5/2024).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat K/L dan Pemda yakni Dirjen Hukum Perjanjian Internasional Kemlu, Pj. Bupati Kabupaten Lombok Timur beserta Sekda dan jajaran, Kabid Aparatur Hukum mewakili Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Kapolres Lombok Timur, Kajari Lombok Timur, perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HaM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Forkopimda.
“Tujuan Koordinasi ini adalah untuk memastikan keamanan investasi di Kabupaten Lombok Timur NTB, sekaligus memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat.” Ujar Kabid Aparatur Hukum Agung Aristyawan Adhi
Dalam pertemuan tersebut, semua pihak baik K/L terkait dan Pemda menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan investasi dan menekankan pentingnya pelaksanaan investasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan serta harmonis dengan norma sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, investasi dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
Kesepakatan yang dicapai dalam rangkaian koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur NTB.
