SIARAN PERS NO. 184/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2024
POLHUKAM, JAKARTA.- Kemenko Polhukam melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendorong ditingkatkannya sinergitas di antara kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme. Hal tersebut menjadi salah satu simpulan utama dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Terorisme yang digelar di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Rakor dengan fokus bahasan berupa perumusan rekomendasi Menko Polhukam untuk implementasi kegiatan sinergitas antar kementerian lembaga tersebut dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, S.E., M,M. Sejumlah perwakilan kementerian-lembaga hadir baik sebagai narasumber maupun peserta. Antara lain dari BNPT, BIN, Baintelkam Polri, Bais TNI, Densus 88, BRIN, Kemendagri, dan Kemhan.
“Hasil rapat ini bisa menjadi bahan masukan untuk Menko Polhukam dalam memberikan rekomendasi kepada kementerian lembaga terkait, khususnya dalam program sinergisitas, harapannya penanggulangan terorisme akan efektif dan berkelanjutan,” kata Bayu Hendra.
Selama ini, lanjut Asisten Deputi, sinergitas antara kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme sudah menjadi program yang diawaki dan dikoordinasikan oleh BNPT. Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi. Selama 2023, terdapat 838 kegiatan di berbagai kementerian-lembaga terkait penanggulangan terorisme, yang menunjukkan implementasi sinergitas penanggulangan isu ini. Pada 2024, juga direncanakan terdapat 798 kegiatan yang akan digelar.
“Tantangan berkelanjutannya, ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas dalam program kementerian-lembaga terkait, dan hal ini perlu effort khusus,” kata Bayu.
Salah satu hal penting yang mesti dilakukan terkait sinergitas penanggulangan terorisme, lanjut Bayu, adalah perlunya kolaborasi antara BNPT dengan BRIN. Dalam hal ini, BRIN akan berperan menyusun riset.
“Dibutuhkan MoU antara BNPT dengan kementerian-lembaga yang mempunyai data relevan terkait penanggulangan terorisme, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Peningkatan kolaborasi perlu didukung,” kata Bayu.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi juga memperingatkan bahwa dalam perkembangan jaringan terorisme, terdapat pengaruh organisasi internasional.
-HUMAS KEMENKO POLHUKAM-
