SIARAN PERS No : 26/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2020
Polhukam, Jakarta – Seluruh Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diharapkan dapat bersinergi dalam menyusun program kegiatan dan anggaran tahun 2020, khususnya terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kita harus bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Menko Polhukam, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan. Oleh karena itu, di awal tahun ini kita coba mengidentifikasi, mungkin saudara-saudara punya program prioritas yang akan menyangkut dengan kementerian lembaga yang lain,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Carlo B Tewu dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Dengan Prioritas Nasional terkait Bidang Kamtibmas di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Carlo mengatakan, setiap lembaga pastinya sudah menyusun program kegiatan dan anggaran tahun 2020 sebelum terbentuknya kabinet baru. Oleh karena itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian, dan hal ini yang akan diangkat sehingga menjadi program prioritas nasional yang perlu disinergikan.
Misalnya terkait masalah penanganan terorisme. Carlo mengatakan, Kemenko Polhukam sudah melakukan Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko Polhukam Moh. Mahfud MD tentang bagaimana menangani masalah Foreign Terrorist Fighter. Disampaikan bahwa ada 660 orang berada di luar negeri sebagai pelaku teroris, kemudian juga ada istri dan anak-anaknya.
“Kemarin kita sudah membahas dan agak sulit untuk bagaimana kita akan memulangkannya apa tidak, sehingga kita belum mengambil keputusan. Oleh karena itu, kemarin kita rapat memutuskan untuk dikoordinasikan oleh BNPT penanganannya, nah yang seperti ini agar supaya lebih efektif. Demikian juga program-program deradikalisasi,” kata Carlo.
Kemudian terkait masalah penanganan narkoba. Dijelaskan bahwa pemerintah sudah mempunyai rencana aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN, lalu bagaimana menjadikan itu sebagai program prioritas nasional.
“Oleh karena itu, saya percaya di masing-masing kementerian lembaga di kantor bapak ibu sekalian sudah ada perencanaan, tetapi yang perlu kita angkat dan perlu kita diskusikan adalah yang menjadi prioritas. Sehingga nantinya akan menjadi programnya Kemenko Polhukam, khususnya di Kedeputian V untuk kita men-drive agar supaya ini tidak lagi mandek,” kata Carlo B Tewu.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
