SIARAN PERS NO. 93/SP/HM.01.02/POLHUKAM/8/2023
Polhukam, Jakarta – Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih menjadi isu maritim Indonesia yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan terdapat klaim China yang meliputi hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan (LCS) hingga memotong ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dan batas maritim beberapa negara ASEAN.
“Klaim sembilan garis putus-putus atau Nine Dash Line oleh China dijadikan alasan untuk mengklaim wilayah perairan sebagai miliknya. Meski begitu, hingga saat Nine Dash Line yang diklaim China tersebut tidak mendapat pengakuan hukum internasional,” jelas Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Frenky E. Riupassa dalam membuka kegiatan “Rapat Evaluasi Strategi Penguatan Keamanan Laut Natuna” di Jakarta, Selasa (15/08/2023).
Selain itu, permasalahan lainnya yaitu kehadiran kapal-kapal perang Amerika dan negara sekutunya melaksanakan latihan tempur, sehingga meningkatkan kehadiran militer di LCS dan berakibat peningkatan eskalasi di kawasan.
“Ancaman resiko perompakan, kekerasan, dan tindak kejahatan di laut, seperti IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), dan masih lemahnya pengelolaan keamanan navigasi, menjadi permasalahan yang perlu dibahas jalan keluarnya,” tambah Frenky.
Kemenko Polhukam sebagai pelaksana program prioritas nasional, yaitu menjaga stabilitas keamanan nasional, termasuk penguatan keamanan laut. Penguatan Keamanan Laut itu sendiri termasuk dalam major project dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. “Rapat evaluasi kita hari ini terfokus pada 3 hal, yaitu Penguatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Terpadu, Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut, Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan.
Rapat evaluasi ini mengumpulkan berbagai narasumber dari Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI Angkatan Laut, agar dapat membahas dan berdiskusi secara mendalam terkait perkembangan dan kondisi penguatan keamanan laut natuna hingga semester 1 pada tahun 2023.
Hadir juga sebagai peserta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, TNI, dan Polri.
Humas Kemenko Polhukam RI
