SIARAN PERS NO.81/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023
Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melaksanakan Rapat Koordinasi bahas Penanggulangan Bencana Alam menjelang Pemilu 2024.
“Indonesia merupakan negara yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, ring of fire, perubahan iklim yang tak menentu, dan fenomena el nino,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto saat membuka Rakoor di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 bertepatan di Indonesia mengalami musim hujan dan di sebagian besar wilayah Indonesia pada bulan Februari masih merupakan puncak musim hujan.
Untuk itu, Deputi Bidkoor Haneg Kemenko Polhukam mengingatkan pentingnya mengantisipasi ancaman bencana alam di wilayah NKRI dihadapkan dengan jadwal penyelenggaran pemilu 2024 dan mitigasinya serta sinergitas dalam penanganan bencana.
“Dampak bencana alam bisa menjadi ancaman hilangnya hak politik, rusaknya daftar pemilih, terganggunya infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi TPS, terhambatnya pengadaan & jalur distribusi logistik, dan penundaan pergantian pemerintahan,” terang Mayjen TNI Heri Wiranto.
Berdasarkan data yang ada, Deputi Bidkoor Haneg menyampaikan sejarah Kebencanaan yang mengiringi Pemilu di Indonesia yaitu Banjir di Manado (2014), Erupsi Gunung Sinabung (2014), dan Kebakaran Hutan & lahan (2009, 2014, 2019).
“Diharapkan dengan rapat koordinasi ini tercipta sinergitas antara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menangulangi bencana alam sehinga kedepannya tidak mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional,” jelasnya.
Humas Kemenko Polhukam RI