Polhukam, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melakukan pertemuan internal dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/9). Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam melaporkan hasil rapat koordinasi antar negara mengenai cyber security yang dilaksanakan di Singapura beberapa hari lalu.
Menko Polhukam mengatakan, dalam rakor tersebut Indonesia dianggap sebagai satu negara yang paling penting dan potensial untuk bagaimana mengembangkan cyber security yang lebih handal. Karena pengguna internet di Indonesia sangat besar yaitu 132 juta penduduk.
“Sehingga kalau berhubungan dengan masalah kegiatan-kegiatan high technology soal IT maka masalah cyber security menjadi sangat dominan di Indonesia. dalam hal itu, maka kita segera akan menuntaskan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara atau istilahnya BSSN yang tugasnya akan memproteksi kegiatan siber seluruh Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Diakui, saat ini beberapa kementerian dan lembaga sudah memiliki cyber security. Misalnya saja BIN dengan secure intelligent, Kementerian Pertahanan dengan cyber defense, Mabes TNI dengan cyber security, dan juga Polri. Untuk itu, semuanya akan ada payung hukumnya yaitu oleh BSSN.
“Kalau kegiatan siber macem-macem dan mandiri tanpa ada koordinasi, nanti bisa tumpang tindih, bisa overlap, dan sebagainya. Jadi ini biar diatur sehingga semua punya bagian menjadi satu kekuatan yang handal,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan, saat ini Perpres BSSN sudah diteken oleh Presiden dan BSSN akan berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Organisasi ini akan melakukan aktifitas untuk memproteksi kegiatan siber di seluruh Indonesia. Karena seperti sekarang ini, cyber attacks di Indonesia sangat besar hingga jutaan, kalau tidak segera diproteksi maka akan sangat mengganggu berbagai kegiatan.
“Apalagi Indonesia sekarang sedang mencanangkan satu ekonomi digital, itu membutuhkan satu pertahanan cyber yang cukup handal, supaya tidak diganggu oleh yang lain dan itu sudah kita lakukan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
