SIARAN PERS NO. 159/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM mengadakan forum diskusi dengan tema “Membangun Lingkungan Perguruan Tinggi Aman dari Radikalisme” di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal…
![Deputi Hukum & HAM Seleksi Tenaga Ahli SPPT-TI](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_253,h_253/https://polkam.go.id/konten/unggahan/2021/03/polhukam.png)
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam
Pengumuman Hasil Akhir Rekrutmen Jasa Lainnya Perorangan Pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Riwayat Pengumuman
- Pengumuman Rekrutmen Jasa Lainnya Perorangan Pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Jasa Lainnya Perorangan Pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
- Perubahan Jadwal Pengumuman Hasil Tes Tulis Rekrutmen Jasa Lainnya Perorangan Pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
- Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tulis Rekrutmen Jasa Lainnya Perorangan Pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.
SIARAN PERS NO. 158/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Makassar, Polhukam – Penegakan hukum merupakan aspek penting agar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 terselenggara dengan jujur dan adil. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama…
SIARAN PERS NO. 156/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM bekerjasama dengan Bappenas, dan beberapa lembaga mitra pembangunan, seperti TAF, AIPJ2, UNODC, dan…
SIARAN PERS NO. 153/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM berkerjasama dengan Bappenas dan beberapa lembaga mitra pembangunan, seperti AIPJ2, TAF, UNODC, ICJR…
SIARAN PERS NO. 146/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM ikut serta dalam Perundingan Putaran Ketiga Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters…
SIARAN PERS NO. 144/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Polhukam, Denpasar – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan Training Piloting Penerapan Pidana Bersyarat Pasal 14a-f KUHP sebagai…
SIARAN PERS NO. 138/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Polhukam – Batam, 10 Juni 2024 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah melaksanakan rangkaian peninjauan lapangan dan rapat koordinasi Tindak Lanjut…
SIARAN PERS NO. 130/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024 Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menyampaikan, penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan memiliki potensi untuk menjadi…
SIARAN PERS NO. 120/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2024 Polhukam, Jakarta – Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam menghadiri pertemuan ke 108 Komite Keselamatan Maritim (The Maritime Safety Committee/MSF) di London, Inggris. MSF…
SIARAN PERS NO. 118/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2024 Polhukam, Jatim – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berupaya untuk terus memperkuat sinkronisasi pelaksanaan rencana aksi dalam…