Berita

Wakil Ketua RB Kemenko Polhukam: Monitoring dan Evaluasi Berkala Diperlukan Dalam Perbaikan RB

Dibaca: 15 Oleh Jumat, 5 Agustus 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 08 05 at 4.33.57 PM
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No. 111/SP/HM.01.02/POLHUKAM/8/2022

Polhukam, Bogor – Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evalulasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, juga untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Mayjen TNI Burlian Sjafei dalam Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Birokrasi Kemenko Polhukam di Bogor, Jumat (5/8/2022). “Evaluasi ini meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim PMPRB Kemenko Polhukam,” katanya.

Burlian yang juga merupakan Staf Ahli SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam mengatakan, tujuan evaluasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta memberikan saran perbaikan dan percepatan pelaksanaan RB dan Akuntabilitas. Sedangkan fokus evaluasi RB yaitu isu-isu strategis sesuai karakteristik Kemenko Polhukam, seperti memastikan pelaksanaan RB menjawab isu-isu strategis (pencapaian kinerja utama dan prioritas nasional).

Baca juga:  Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas

“Adapun evaluasi SAKIP yaitu efektifitas APBN pada sektor-sektor prioritas saat ini dengan memastikan APBN efektif digunakan untuk program atau kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan, serta penjenjangan kinerja instansi pemerintah, dengan memastikan setiap individu memiliki kinerja atau kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi dan memastikan program dan kegiatan berdamnpak pada pencapaian tujuan atau sasaran strategis organisasi,” kata Burlian.

Burlian menyampaikan, grand design reformasi birokrasi ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan telah berjalan kurang lebih sebelas tahun. Pada tahap akhir ini, RB diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata Kelola yang semakin efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut pemerintah yang bersih melayani, akuntabilitas dan berkinerja tinggi, sehingga untuk mewujudkannya perlu keterlibatan dan komitmen dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam. Sebagaimana diketahui bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha bersama pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik.

Baca juga:  Menteri Edhy Prabowo Tertangkap KPK, Menko Polhukam Kutip Pesan Presiden: Tegakkan Hukum tanpa Pandang Bulu

Burlian berharap kepada seluruh unit kerja baik jajaran Sekretariat Kementerian maupun Kedeputian dapat mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya masing-masing, memperhatikan aspek reform dalam penilaian diantaranya komitmen pimpinan dalam perubahan, pembentukan budaya kerja yang positif, transformasi digital dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang sudah dibangun di internal Kemenko Polhukam, efektifitas anggaran, serta pemberian reward dan punishment.

“Diharapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian bersama Tim Asesor PMPRB agar menjadi mitra dan pendamping dalam meningkatkan implementasi reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam,” kata Burlian.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel