Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menerima audiensi DPP Ikhwanul Muballighin di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Pertemuan tersebut untuk mengundang Menko Polhukam dalam Deklarasi Gerakan Nasional Mubaliq Bela Negara.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat mengatakan, rencananya acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Februari ini, namun karena harus disesuaikan maka ditunda hingga pertengahan bulan Maret mendatang. “Karena ingin menyesuaikan agenda bapak Presiden kemungkinan acara ini baru akan dilaksanakan sekitar pertengahan Maret. Karena diharapkan kegiatan ini akan dibuka oleh bapak Presiden,” katanya.
Sementara itu, lanjut Arief, Pak Menko Polhukam menyatakan akan siap menghadiri acara tersebut. Karena menurutnya GNMBN ini sejalan dengan pemerintah. “Ini sesuatu yang sangat positif karena memang dirasakan sebagian besar masyarakat ini masih kurang memiliki rasa cinta terhadap negerinya, sehingga ada rasa ketidakpedulian, menonjolkan kepentingan kelompok daripada kepentiangan yang lebih besar,” kata Arief.
Oleh karena itu, tugas pemerintah membuat kondisi menjadi lebih baik. Sehingga rencana deklarasi ini disambut dengan senang karena mendapat amunisi dan tenaga dari mitra-mitra yang mendukung pemerintah dan membuat Indonesia menjadi negara yang aman dan sejahtera.
“Pak Menko tadi mengatakan siap datang dan akan memberi pembekalan dan sekaligus juga melantik. Karena Pak Menko percaya DPP ini adalah tokoh-tokoh agama yang akan mampu menyiarkan agama islam yang rahmatan lil’alamin dalam suasana kesejukan dan membuat mereka agar tidak terkena pengaruh-pengaruh paham radikal,” kata Arief.
Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin, KH. Mujib Khudlori mengatakan, dalam acara ini pihaknya akan menekankan bahwa dakwah harus mengedepankan cara-cara persuasive serta kesantunan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. “Kami ini meminimalkan teman-teman yang radikal. Artinya yang tidak mau kompromi dengan NKRI,” katanya.
Humas Kemenko Polhukam
