SIARAN PERS No: 236/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2020
Sekian lama meredup, aspirasi pemekaran pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur, mencuat kembali. Sejumlah tokoh masyarakat Madura, Rabu (18/11), menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.
Rombongan penyampai aspirasi yang datang membawa bus itu, antara lain terdiri dari ulama, pimpinan pondok pesantren, para rektor perguruan tinggi se-Madura, dan sejumlah anggota DPRD..
Kepada Mahfud MD, mereka meminta agar Mahfud yang juga berasal dari Pulau Gatam itu, ikut memperjuangkan keinginan masyarakat Madura tersebut.
“Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi Provinsi,” ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, H. Ahmad Zaini, tegas.
Selain itu, Ahmad Zaini juga menitipkan pesan untuk Ptesiden Joko Widodo, agar infrastruktur di Pulau Madura mendapat perhatian, khususnya terkait dengan pembangunan jalan lintas Madura untuk diperlebar atau dibuatkan jalan tol.
“Bapak Menko mohon disampaikan ke bapak presiden, bapak presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit bapak tahu sendiri. Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden,” tambah Ahmad Zaini dengan aksen Maduranya yang kental.
Ahmad Zaini menjelaskan, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya.
“Saat ini sedang dibahas dan disusun pamekasan menjadi kota. Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi,” ujarnya.
Terkait rencana pemekaran daerah Madura, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, dirinya sejak beberapa tahun lalu ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Provinsi Madura. Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan. Apalagi, lanjut Mahfud, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk bupati dan DPRD nya.
“Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal di bawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi,” ujar Mahfud MD. (*)
