Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa persatuan menjadi kata kunci yang tidak bisa diabaikan dan harus selalu diwujudkan, karena hal tersebut yang menjadikan bangsa Indonesia masih berdiri dan eksis.
Menurut Menko Polhukam sekarang ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi agenda nasional, yaitu Pemilu, yang mana kebebasan masyarakat dipadukan dengan high technology (media sosial) dijadikan suatu barang “mainan” yang menarik.
“Saat ini kelihatannya yang ada di benak para pemain medsos adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi kewajiban asasinya untuk batas-batas tertentu, untuk supaya tidak menimbulkan kegaduhan itu tipis. Ditambah lagi adanya kelompok-kelompok radikal dan teroris. Kalau ini tidak kita cegah, hingga hiruk pikuk politik ini yang membelah negara menjadi dua kubu, dan membuat persatuan tergerus,” jelas Wiranto dalam acara Forum Tematik Bakohumas di Kemenko Polhukam, Kamis (4/4/2019).
Menko Polhukam mengatakan alangkah baiknya jika bangsa Indonesia memiliki wadah, karena permainan utama ini ada di dalam media sosial, maka Para ASN juga harus masuk ke dalam media sosial. Masuk bukan untuk meramaikan, untuk saling menjatuhkan, saling mencela, saling mencaci, tapi masuk untuk bagaimana dapat meredam itu semua.
“Kita adalah bagian dari negara ini. ASN memang tidak terlibat dalam kampanye. Tetapi mesti terlibat, dalam hal mengamankan negeri ini. Jangan kemudian ASN harus netral tidak boleh terlibat, lalu hanya menjadi penonton. Memihak kebenaran, memihak untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang disesatkan oleh hoax, itu wajib hukumnya. Nah, disinilah posisi SIMAN. SIMAN menginginkan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah itu sampai kepada masyarakat, untuk membela eksistensi di negeri ini, sehingga pembangunan yang sudah kita nikmati tidak percuma dan sia-sia,” jelas Wiranto.
Dengan demikian, lanjut Wiranto, peran ASN ada di tengah. Melihat mana berita yang menyangkut pemerintah dan menyangkut kinerja pemerintah, yang benar luruskan. Meluruskan berita hoaks. Kita harus counter hoax, untuk menentramkan masyarakat.
Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti menambahkan bahwa ASN perlu menyehatkan komunikasi dan informasi pemerintah kepada Publik. SIMAN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi dari seorang ASN, yang saling gotong royong untuk menyebarkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
“Hoaks sangatlah berbahaya, karena memicu kemarahan dan kebencian serta berpotensi merusak moral bangsa. Tidak hanya itu, tetapi hoaks juga dapat merusak integrasi negara, ketahanan nasional, dan juga persatuan dan kesatuan NKRI,” tambahnya.
Beliau menyampaikan bahwa adanya kenaikan isu hoaks yang signifikan setiap bulannya. Menurut data yang masuk ke Kominfo, per bulan Agustus tahun 2018, isu hoaks yang beredar sebanyak 25 isu, sedangkan per bulan Februari bulan 2019, tercatat adanya 353 isu hoaks. Maka dari itu, ada beberapa upaya-upaya dalam memerangi hoaks, yaitu dengan melaksanakan literisasi media kepada masyarakat, agar selalu menciptakan konten positif.
Selain aktif melakukan klarifikasi resmi dan counter issue terhadap berita-berita hoaks diberbagai kanal, Kominfo menggandeng komunitas untuk turut mengkampanyekan bahaya hoaks. Kominfo juga telah membuat beberapa wadah untuk melaporkan isu hoaks di [email protected] dan aduankonten.id.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
