Polhukam, Jakarta – Penyelenggaraan kearsipan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mendapatkan peringkat 10 besar pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2018 pada Kementerian dan Uji Publik Rancangan Revisi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan di Aula Siwabessy Kementerian Kesehatan, Selasa (9/10/2018).
Acara tersebut merupakan kegiatan final dari rangkaian kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Kearsipan yang dilakukan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan sepanjang tahun 2018. Monitoring dilaksanakan terhadap 34 kementerian pusat berdasarkan hasil Pengawasan Arsip yang telah diselenggarakan pada Tahun 2016 dengan menilai rekomendasi-rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh setiap kementerian.
“Berdasarkan hasil penilaian tersebut, nilai penyelenggaraan kearsipan Kemenko Polhukam tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20,75 dari nilai tahun 2016 sebesar 61,19 dengan kategori “Cukup” menjadi 81,94 dengan kategori “Baik”. Peningkatan nilai tersebut disertai dengan naiknya peringkat Kemenko Polhukam dari sebelumnya peringkat 19 menjadi peringkat 10,” kata Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Gunarti, mewakili Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam.
Gunarti mengatakan bahwa hal tersebut merupakan prestasi membagakan yang menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan kearsipan di Kemenko Polhukam serta sebagai bukti kinerja seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam, khususnya para pejabat struktural kearsipan, arsiparis dan para pengelola arsip.
“Diharapkan hasil penilaian ini dapat mendorong dan mampu memotivasi peningkatan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan,” kata Gunarti.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
