Berita

Staf Ahli Menko Polhukam: Perlu adanya antisipasi dan penanggulangan penurunan tanah di Pantura Jawa Tengah

Dibaca: 6 Oleh Senin, 12 April 2021Tidak ada komentar
Staf Ahli Menko Polhukam: Perlu adanya antisipasi dan penanggulangan penurunan tanah di Pantura Jawa Tengah
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 62/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021

Polhukam, Semarang – Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Yusup, S.E, M.M, mengatakan bahwa terjadinya penurunan permukaan tanah dapat memberikan dampak sosial karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, kerusakan infrastruktur/fisik, kerugian ekonomi, dan lingkungan. Sebagai contoh nyata saat ini penurunan tanah mengganggu dunia industri di Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah. Padahal, wilayah tersebut merupakan daerah strategis karena memiliki banyak wilayah industri.

Beberapa kawasan industri yang ada di Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah antara lain Kawasan Industri Brebes, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal (KIK), dan kawasan industri di Semarang. Selain itu, terdapat pula Kawasan Industri Demak yang siap dibangun di masa mendatang.

“Salah satu faktor dibangunnya kawasan industri di wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah adalah karena wilayah tersebut terhubung dengan Jalan Tol Trans Jawa dan berada di bibir Laut Jawa, sehingga memudahkan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia,” kata Yusup dalam Rapat Koordinasi Isu-isu Strategis, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin, (12/4/2021).

Baca juga:  Pemerintah Berharap SP4N-LAPOR! Topang Perbaikan Pelayanan Publik

Dalam beberapa waktu terakhir, di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang rawan bahkan telah terjadi penurunan tanah dan bajir rob. Berdasarkan catatan Badan Geologi Kementerian ESDM, daerah tersebut adalah Brebes, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, dan Demak.

“Hasil penelitian menunjukkan laju rata-rata penurunan tanah di dataran rendah pesisir Indonesia bervariasi mulai dari 1 sampai 25 sentimeter per tahun,” kata staf ahli.

Yusup melanjutkan, penurunan tanah merupakan the silent killer yang secara pelan tapi pasti merusak dan bahkan menghilangkan suatu kawasan. Jika itu terjadi, ke depannya dapat memberikan masalah sosial di tengah masyarakat karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian.

“Luasnya lokasi terdampak di Kawasan Pantura berbanding lurus dengan potensi kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penurunan tanah,” ungkap dia.

Secara perlahan tapi pasti, dampak penurunan tanah dan banjir rob di dataran rendah pesisir akan semakin buruk jika kondisi pemicunya terus berlangsung. Pemicu tersebut antara lain pengambilan air tanah secara berlebih, pembangunan yang tidak terkontrol dan memperhatikan tata ruang, pengaturan beban bangunan, drainase atau pengeringan gambut, dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan.

Baca juga:  Penanganan Karhutla Makin Baik, Menko Polhukam Minta Semua Pihak Tetap Waspada

Contoh pembangunan Kawasan Industri di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah yang mengalami hambatan karena Penurunan Tanah adalah pembangunan KIK. Pembangunan KIK dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Singapura dengan total luas kawasan 2200 hektare dan investasi mencapai 170 triliun rupiah.

“Update per Juni 2020 sudah ada 8 negara yang menanamkan investasinya di KIK yaitu Taiwan, China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia,” kata Yusup.

Berdasarkan data Dewan Nasional KEK, kata Staf Ahli, karena lokasinya yang sangat strategis, dalam jangka panjang diperkirakan KEK Kendal dapat menarik investasi 274,8 triliun rupiah.

Namun dalam proses pembangunan KIK terdapat kendala Pengembangan Pelabuhan Kendal. Itu karena hasil studi PT Pelindo III dan PT Ostrada Indonesia menyatakan bahwa di Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Tanjung Emas terjadi penurunan tanah.

“Pelabuhan Tanjung Emas sebesar 8,1 sampai 12,13 sentimeter per tahun dan di Pelabuhan Kendal sebesar 5,22 sentimeter per tahun, meskipun belum terdapat bangunan yang massif,” ujar Yusup.

Acara Rapat Koordinasi Isu-isu Strategis tersebut antara lain dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para direksi kawasan-kawasan industri yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa Tengah.

Baca juga:  Pantau TPS di Bogor Kota, Menko Polhukam: Aman, Tertib dan Damai

Humas Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel