SIARAN PERS No: 50/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2023
Kehadiran kawasan industri dapat menampung tenaga kerja lokal karena saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Selain itu, kawasan industri juga harus mengedepankan konsep pembangunan yang ramah lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim global.
Demikian yang disampaikan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Antongan Simatupang pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Forkompinda Dalam Penguatan Ekonomi di Daerah Dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (12/3/2023).
“Dua hal ini sangat penting diperhatikan dalam mengembangkan kawasan industri, karena bagaimanapun membangun kawasan industri juga harus membangun SDM dan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Antongan.
Dirinya juga menyampaikan bahwa kehadiran kawasan industri dapat mendorong masuknya investor dari berbagai negara sehingga iklim investasi akan semakin tumbuh. Untuk itu, kehadiran Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang mendesak untuk direalisasikan.
“Kami tekankan kembali bahwa pelabuhan ini bukan sekedar untuk melengkapi adanya kawasan industri namun juga untuk menjalin hubungan kerja sama antara negara,” tegas Antongan.
Pelabuhan yang berstandar nasional ataupun internasional menjadi sangat penting bagi kawasan industri di Jawa Tengah, mengingat operasional Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tidak dapat berjalan dengan optimal dikarenakan Banjir ROB dan land subsidence.
“Keberadaan Pelabuhan di kawasan industri akan memberikan dampak yang positif, mulai dari efisiensi biaya transportasi, memperbaiki konektivitas laut, dan sebagai daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di kawasan industri tersebut,” jelas Antongan.
Humas Kemenko Polhukam RI
