SIARAN PERS No: 203/SP/HM.01.02/POLHUKAM/12/2021
Polhukam, Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi dari berbagai aspek untuk dapat mencapai sustainable development goals (SDGs), serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pencapaian SDGs. Karena pada dasarnya pencapaian dari 17 tujuan SDGs adalah tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Apabila terdapat hal yang menghambat pencapaian SDGs, maka melalui rapat koordinasi ini kita bisa menemukan solusi terbaik,” ujar Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menko Polhukam Asmarni pada Rapat Koordinasi Isu-Isu Strategis terkait Akselerasi Pancapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Tengah Pandemi Covid-19 Guna Memperkuat Ketahanan Nasional di Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di saat pemerintah Indonesia fokus dalam implementasi SDGs, menurut Asmarni, secara bersamaan juga Indonesia mendapatkan bonus demografi dengan perkiraan angka produktif yang akan menyentuh 70%, dan sangat potensial untuk memajukan bangsa sebagai implementasi dari kepentingan nasional. Namun juga menjadi perhatian dengan adanya tantangan dan ancaman bagi ketahanan nasional melalui kondisi sosial politik serta ekonomi pada tataran global, regional dan nasional akibat dari adanya pandemi covid-19.
“Di tengah tantangan dan ancaman tersebut pencapaian SDGs perlu diperhatikan bersama, sehingga 17 tujuan yang telah dicanangkan dapat terimplementasi dengan baik,” kata Asmarni.
Menurutnya, dalam pencapaian SDGs di DIY terdapat beberapa hal menarik yang menjadi perhatian yaitu terkait dengan anomali kemiskinan yang terjadi di DIY, pengelolaan ekosistem kelautan yang merupakan salah satu sumber kekayaan alam DIY, permasalahan pertambangan ilegal yang dapat menghambat tujuan menjaa ekosistem darat, serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat di wilayah Provinsi DIY. Dikatakan bahwa apabila hal tersebut dapat diatasi dengan baik maka Provinsi DIY dapat menjadi role model bagi wilayah lainnya di Indonesia.
“Kami berharap semoga melalui rapat koordinasi ini dapat mengembangkan dan mempererat networks dan hubungan Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dalam rangka berbagi pengalaman-pengalaman terbaik untuk pembangunan bangsa,” kata Asmarni.
Humas Kemenko Polhukam
