SIARAN PERS No: 15B/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2021
Polhukam, Kuningan – Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Sejak ditetapkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun,” kata Agung Makbul , Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, saat memimpin Rapat Koordinasi Isu-isu Strategis di Kuningan, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).
Sementara untuk PSN yang belum terselesaikan dilanjutkan di dalam RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dari 73 bendungan, Agung menjelaskan bahwa sebanyak 15 bendungan dalam daftar Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan beberapa dampak positifnya seperti mampu menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar m³, mengurangi potensi banjir 3.600 m³/detik, pasokan air baku bertambah sebesar 3.300 liter/detik, mengairi lahan seluas 120 ribu hektare, dan adanya potensi listrik sebesar 113 MW yang bisa dihasilkan. Irigrasi yang dibangun pun dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 hektare.
“PSN perlu mendapatkan atensi bersama untuk mewujudkan gagasan besar Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa dan negara. Selain itu pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Agung.
Berkenaan dengan hal tesebut, dirinya menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, target yang diberikan oleh Pemerintah harus diperhatikan dengan baik agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang diberikan. Kedua, hal-hal yang mengganggu pembangunan harus segera diatasi terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan konflik di masyarakat agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.
Ketiga, keterlibatan tenaga kerja lokal perlu diprioritaskan karena PSN ini dapat menjadi momentum kebangkitan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terganggu akibat adanya pandemi. Dan terakhir, sinergitas lintas sektor (pentahelix) harus lebih intens dilakukan untuk membantu percepatan pembangunan.
“Gambaran secara umum yang saya jelaskan tersebut merupakan hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui progres dan hambatan apa saja yang dialami dalam pembangunan bendungan karena PSN adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Agung.
Humas Kemenko Polhukam
