POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Semua Elemen Masyarakat Harus terlibat dalam pembangunan Papua Secara Holistik

By 17 Jun 2016 08:59Berita
IMG-20160617-WA0000

Jayapura- Dalam pertemuannya dengan beberapa elemen masyarakat pada hari Kamis (16/6) Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan provinsi Papua secara holistik.  Menteri Luhut mengatakan pembangunan secara menyeluruh ini tidak akan bisa dirasakan hasilnya secara maksimal dalam satu atau dua tahun. Dampak maksimal dari pendekatan pembangunan secara menyeluruh ini mungkin baru bisa dirasakan dalam 15 atau 20 tahun yang akan datang.

Ia meminta masyarakat untuk menghilangkan rasa saling curiga agar semua bisa maju bersama. “Kalau curiga terus, ribut terus, repot. Kalau kita mau maju, kuncinya meningkatkan kualitas pendidikan, bukan marah-marah. Semua harus terlibat. Kita akan membangun universitas-universitas dan sekolah berasrama, UKM kita dorong untuk maju, dan kita juga akan mendorong dan memberi kesempatan bagi penduduk asli Papua untuk berperan lebih luas dalam pembangunan Papua,” kata Menko Polhukan di depan Pimpinan dan Pemuda Adat Papua dan Barisan Merah Putih di Jayapura.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Luhut mendengarkan aspirasi maupun protes tentang masalah-masalah kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan. Ia mengatakan akan menindaklanjuti semua permasalahan tersebut asalkan disertai data yang valid. “Kalau Anda mengeluhkan penyimpangan-penyimpangan harus disertai data,” kata Menko Polhukam. Pada kesempaan ini Menko Polhukam juga menerima beberapa dokumen dari para peserta pertemuan yang berisi data penyimpangan yang terjadi di Papua.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, yang ikut mendampingi Menko Polhukam, mengatakan ada beberapa hal yang harus diubah atau disesuaikan dalam perencanaan pembangunan di provinsi Papua, antara lain mengenai doktrin pembangunan. “Kita harus merubah doktrin dari Indonesia-sentris menjadi Papua-sentris, yaitu pembangunan dari pinggiran dan membangun daerah tertinggal. Kita punya anggaran. Intinya praktek-praktek yang kurang tepat akan diperbaiki,” kata Menteri Sofyan.

Dalam pertemuan dengan para rektor-rektor se provinsi Papua dengan Diaspora Indonesia (perantauan Indonesia di Luar Negeri) Menteri Luhut mendapat informasi bahwa masalah yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menteri Luhut dan Kepala Bappenas berjanji akan membicarakan masalah tersebut dengan Menteri terkait. “Jangan sampai universitas yang mahasiswanya ribuan orang harus ditutup karena tidak memenuhi syarat minimal tenaga pengajar bergelar Doktor,” ujar Menko Polhukam.

Ia juga menyinggung peran universitas dalam pembangunan dan penguatan perekenomian pedesaan. Program Dana Desa, yang saat ini mengalokasikan sekitar Rp 1,4 miliar untuk setiap desa, harus dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. “Di Papua ini, yang  rata-rata masyarakat desanya berjumlah hanya 100-200 orang, harus digunakan secara maksimal. Universitas Cendrawasih diharapkan bisa mendampingi penggunaan dana yang lumayan besar ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan,” kata Menteri Luhut.

Menteri Sofyan menambahkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memanfaatkan kearifan masyarakan lokal. “Yang paling mudah adalah membangun sesuai resources (sumber) yang ada. Kalau punya kopi dan coklat, kita harus dorong kopi dan coklat itu untuk berkembang.  Kalau yang ada ikan, maka kita ciptakan usaha-usaha berbasis perikanan,” kata Menteri PPN. Ia juga meminta agar pemimpin daerah tidak melakukan pembangunan yang tidak memberikan manfaat yang optimal, seperti membangun jalan besar di pegunungan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan tertentu dan tidak bisa dinikmati oleh penduduk setempat. “Daripada membangun transpapua, mungkin ada baiknya kita membangun atau memperkuat intermoda transportasi, atau membangun akses ke luar wilayah,” kata Menteri Sofyan.

Dalam pertemuan dengan hampir 300 pendeta Kristen se Provinsi Papua, Menko Polhukam meminta agar para pemimpin gereja terus mengingatkan umat nya, terutama generasi muda gereja, untuk waspada akan bahaya narkoba dan  HIV.  Ia juga berpesan agar para pemimpin gereja menekankan pembangunan moral. “Dalam menyelesaikan masalah kita ini gereja harus berperan. Spiritnya adalah tidak berbohong, inilah yang harus kita bawa pada saat menyelesaikan masalah yang kita hadapi.  Ini adalah ajaran yang saya terima dari orang tua saya; jangan pernah bohong.” Ia meminta para pendeta untuk berdoa dan berbuat. Jadi bukan hanya urusan vertikal, tetapi juga harus urusan horizontal yaitu berbuat dengan kasih sayang.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil didampingi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam pertemuan dengan rektor se provinsi Papua di Jayapura (Kamis 16/6). Selain itu, mereka juga mendengarkan aspirasi pemimpin masyarakat pada pertemuan dengan pemuka adat dan Barisan Merah Putih di Jayapura  pada hari yang sama.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Semua Elemen Masyarakat Harus terlibat dalam pembangunan Papua Secara Holistik