SIARAN PERS NO : 206/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2020
Polhukam, Bekasi – Penanganan perubahan iklim tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas sektoral baik dari Pemerintah, swasta, pengusaha, akademisi dan seluruh masyarakat. Karena perubahan iklim merupakan isu strategis yang harus ditangani.
“Kemenko Polhukam sebagai kementerian koordinator yang bertugas untuk mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan bidang politik, hukum dan keamanan perlu diberikan gambaran tentang langkah apa saja yang sekiranya penting untuk dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim global,” ujar Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Polhukam, Asmarni dalam diskusi dengan tema “Pentingnya Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s) dan Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan” di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/10/2020).
Asmarni mengatakan, perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat, yaitu tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Misalnya saja penurunan fungsi hutan, munculnya masalah kesehatan, penurunan produktivitas lahan pertanian, terganggunya ekosistem wilayah pesisir, dan terganggunya stabilitas kehidupan di masyarakat.
Seperti halnya di Indonesia, perubahan iklim global dapat berdampak pada kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, likuifaksi dan bencana alam lainnya. Di tahun 2019, fenomena el nino moderat menyebabkan kebakaran hutan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan juga negara. Sementara banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil.
“Peringatan dari beberapa ilmuwan dan lembaga yang bergerak di bidang iklim serta adanya Paris Agreement dan Konferensi Perubahan Iklim Madrid perlu menjadi atensi bersama, mengingat dampak dari perubahan iklim yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan apabila tidak dikelola dengan baik,” kata Asmarni.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 90% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana alam yang terjadi karena fenomena meteorologi seperti banjir, angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama untuk ditemukan solusi terbaik.
“Untuk itu, saya mengharapkan untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran guna mendapatkan gambaran strategis terkait bagaimana penanganan perubahan iklim yang baik agar pembangunan menuju Indonesia Maju terlaksana dengan baik,” kata Asmarni.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
