BeritaDeputi II Bidkor Polugri

4 Prinsip Hadapi Ketidakpastian Keamanan Dunia

Dibaca: 71 Oleh Jumat, 1 April 2022April 5th, 2022Tidak ada komentar
A1FCC86D EFF1 4A12 A5A5 9638C43AA283
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No. 40/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2022

Dalam beberapa tahun terakhir, di masa pandemi yang masih berlangsung, situasi keamanan dunia semakin menghadapi ketidakpastian. Terjadi ancaman ketidakstabilan di berbagai kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Seperti kudeta militer terhadap pemerintah Myanmar yang sah pada awal tahun 2021 lalu. Kemudian, terjadi perubahan arsitrktur keamanan dunia dengan terbentuknya kerjasama pertahanan dan keamanan AUKUS (Australia-Inggris-Australia) menjelang akhir tahun 2021. Lalu, di awal tahun 2022, terjadi serangan Rusia terhadap Ukraina yang saat ini telah memasuki minggu ke-5.

Menghadapi ketidakpastian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, mengatakan pelaksanaan diplomasi Indonesia harus adaptif, inovatif, berani mengambil keputusan dan risiko, dan di saat yang sama juga harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip.

“Prinsip pertama adalah konsisten menjunjung tinggi hukum internasional seperti Piagam PBB dan Piagam ASEAN. Lalu, mengutamakan dialog dan kerja sama, karena hanya dengan dialog dan kerja sama tantangan global yang tidak mengenal batas dapat diatasi,” kata Rina pada Diskusi Kebijakan Luar Negeri dan Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 di Manado, Kamis (31/3/2022).

Baca juga:  Menko Polhukam Ingatkan Pentingnya Sinergitas TNI dan Polri

Rina menambahkan, prinsip ketiga yang perlu dipegang teguh Indonesa adalah menjalankan politik luar negeri untuk kepentingan nasional, dan ini tidak bisa ditawar. Terakhir, memegang teguh amanat konstitusi untuk terus berkomitmen berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Kepentingan nasional dan kontribusi untuk dunia harus terus berjalan secara beriringan.

“Prinsip-prinsip itulah yang menjadi esensi dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia, yang semakin relevan dengan situasi dunia saat ini,” ungkap Rina.

Tahun depan, Rina mengatakan unsur ketidakpastian yang diperkirakan masih akan mewarnai, perlu dipersiapkan antisipasi sedini mungkin. Kita tentu tidak ingin terjadi konflik terbuka di wilayah perairan atau perbatasan Indonesia.

“Pada tahun 2023, Indonesia akan memegang Keketuaan ASEAN dan diharapkan akan mampu menentukan arah yang lebih baik bagi ASEAN, terutama peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantang keamanan di kawasan dan global,” jelas Rina.

Rina berharap Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan mampu menghadapi tantangan dan dinamika keamanan dunia, serta mampu membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat dan juga untuk kawasan dan dunia.

Baca juga:  Kemenko Polhukam Monev Layanan Informasi Publik Antara di Kabupaten Bogor

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian polirik luar negeri adalah bagian dari Sekretariat Nasional ASEAN. Menko Polhukam adalah pengampu Pilar Polkam ASEAN, anggota dari Dewan Masyarakat Polkam ASEAN, yang bertemu dua kali setahun guna membahasa persoalan-persoalan politik dan keamanan di kawasan.

“Dalam upaya mewujudkan masyarakat ASEAN, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan Rencana Aksi Nasional 2021-2025 yang sudah disepakati ASEAN untuk dilaksanakan oleh K/L terkait di bawah Pilar Polkam ASEAN,” kata Rina.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel