Presiden Joko Widodo, Rabu, 20 Juli 2016 memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menginginkan di tahun 2019 nanti, kerangka modernisasi TNI sudah dapat terlihat dan benar-benar nyata.
Modernisasi tersebut terdiri dari 3 kerangka penting yang harus diwujudkan di mana ketiganya sejalan dengan Rencana Strategis Kekuatan Pokok Minimum 2024. “Pertama, TNI-AD memiliki alutsista berat seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infantri khusus,” ungkapnya.
Untuk menunjang visi maritim Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal pemerintahannya, Presiden juga menginginkan TNI untuk memperkuat kemampuan angkatan laut nya. “Kedua, TNI-AL diperkuat alutsista dengan karakter kemampuan angkatan laut seperti kapal selam, kapal perang permukaan, dan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi yang berpotensi konflik,” tambahnya.
Kerangka yang ketiga, Presiden menginginkan TNI untuk memiliki alutsista strategis yang mampu mengamankan kedaulatan Indonesia di wilayah udaranya. “TNI-AU diperkuat oleh alutsista strategis berupa pesawat jet tempur, pesawat angkut berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar,” ujar Presiden.
Proses Pengadaan Harus Transparan
Namun demikian, dalam proses pengadaan alutsista tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan agar transparansi betul-betul dijaga. Presiden juga menginstruksikan agar segala alutsista yang dibeli benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan negara.
“Ingin saya sampaikan bahwa semuanya ini agar ada transparansi yang betul-betul terbuka. Masukan-masukan dari seluruh matra, baik dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Panglima TNI, Kemenhan, semuanya sehingga betul-betul yang kita beli, yang kita rencanakan ini, memang sebuah kebutuhan dan bukan keinginan semata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden mengarahkan agar pembelian alutsista tersebut disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata. “Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kita,” ucap Presiden.
Tawaran Kerja Sama Pertahanan Antar Negara
Dalam rapat tersebut, Presiden mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah cukup banyak mendapatkan penawaran kerja sama dari berbagai negara terkait pengadaan alutsista. Presiden menginstruksikan agar jajarannya mempertimbangkan secara cermat segala tawaran yang masuk yang dapat memenuhi tujuan kepentingan nasional jangka pendek hingga jangka panjang.
“Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan kita. Terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita ke depan,” ujar Presiden.
Menutup pengantarnya, Presiden kembali mengingatkan untuk menghapus segala praktek dan potensi-potensi korupsi yang dapat muncul di negara Indonesia.
“Untuk memperkuat industri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah (G-to-G) untuk memangkas peran broker yang cenderung melakukan mark up harga. Proses G-to-G ini juga akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktek-praktek korupsi yang ada di negara kita,” tutupnya.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah anggota kabinet kerja lainnya.
Jakarta, 20 Juli 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
