SIARAN PERS No: 191/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2021
Polhukam, Jakarta – Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program.
Demikan disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja PUG Kemenko Polhukam, Asmarni, S.E., M.M., pada Rapat Penyusunan Laporan Pokja PUG Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Dalam rapat, Asmarni menyampaikan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, di tahun 2021 ini Pokja PUG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan PUG di Kemenko Polhukam dengan baik.
“Meskipun masih ada beberapa kekurangan namun komitmen yang kuat antar unit kerja menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan PUG di Kemenko Polhukam. Oleh karenanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja PUG di tahun 2021, saya berharap kepada bapak/ibu dan hadirin sekalian untuk dapat bekerjasama dalam penyusunan Laporan Pokja PUG tahun 2021,” kata Asmarni.
Selain itu berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan supervisi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, Tim Pokja PUG Kemenko Polhukam perlu menindaklanjuti hasil evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pokja PUG Kemenko Polhukam Tahun 2022.
“Diharapkan kedepan hasil evaluasi dapat meningkat sehingga Kemenko Polhukam dapat memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE),” ungkap Asmarni.
Terkait APE, Asmarni menjelaskan ada 7 poin komponen penilaian yang perlu menjadi perhatian, diantaranya adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan partisipasi masyarakat.
Selain itu, disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2020 Kemenko Polhukam belum menerima penghargaan APE, namun di tahun 2021 Pokja PUG berkomitmen untuk paling tidak meraih penghargaan APE Tingkat Pratama dengan mendorong masing-masing Kedeputian untuk mengintegrasikan program kerjanya yang responsif gender, serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Penghargaan tersebut sangat penting sebagai dasar pengembangan PUG di Kemenko Polhukam karena pada dasarnya PUG tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek,” jelas Asmarni.
“Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertemuan pada hari ini merupakan pertemuan yang sangat strategis untuk bersama menyusun PUG Kemenko Polhukam agar ke depan lebih baik lagi,” lanjutnya.
Rapat tersebut menghadirkan Rina Nursani, S.H., M.Si., yang merupakan Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi PUG Bidang Politikdan Hukum Kementerian PP dan PA sebagai narasumber, serta dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sidiq Mustofa, S.E., M.M.
Humas Kemenko Polhukam
