Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menerima audiensi Ketua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (2/3/2018). Pertemuan perdana dengan Komisioner yang baru ini membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka penegakan hak asasi manusia.
“Dalam pembicaraan yang cukup panjang kita sepakat bahwa kita bersama-sama ingin bahu membahu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih dianggap sebagai masalah HAM. Ke depan kita juga ingin bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah yang masuk kategori pelanggaran HAM, sehingga dengan satu semangat, satu pemahaman dan kerja sama kita bisa bersama-sama mengawal negeri ini untuk tetap dalam kondisi aman dan damai,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Ke depan, lanjut Menko Polhukam, Menko Polhukam dan Komnas HAM akan menunjuk petugas penghubung yang akan selalu memberikan informasi yang akurat mengenai kedua lembaga ini. Sehingga bersama-sama bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan di negeri ini denngan satu semangat yang sama, satu pemahaman yang sama bahwa kita betul-betul merupakan bagian dari aparatur pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah.
“Nanti kita akan invetarisir lagi hal-hal yang sudah kita selesaikan dengan komisioner yang lalu. Lalu kita lanjutkan dengan teman-teman komisioner yang baru sekarang ini. Semangatnya sama bahwa kita akan menyelesaikan berbagai masalah yang baik sekarang masih merupakan bagian dari penyelesaian masal lalu, maupun saat ini dan ke depan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sangat mengapresiasi sikap Menko Polhukam dan jajarannya yang terbuka dalam mendiskusikan persoalan-persoalan HAM masa lalu dan juga untuk mengantisipasi pelangaran hak asasi yang belakangan ini terjadi, seperti intoleransi, konflik agrarian, dan lain-lain. Ia mengatakan, kedua pihak sepakat untuk membangun satu komunikasi yang positif dan konstruktif antara Polhukam dengan Komnas HAM.
“Nanti lebih lanjut akan ada pertemuan yang lebih teknis, detil terkait dengan penangana isu-isu tertentu. Misalnya dengan dinamika politik, Pilkada dan Pilpres, akan ada satu kerja sama lebih teknis dalam soal mengatasi kemungkinan adanya diskriminasi, hate speech, kekerasan antara masyarakat,” kata Ahmad.
Terkait pelanggaran HAM masa lalu, Ahmad mengatakan tidak dibahas secara detil. Karena pertemuan tersebut masih membahas hal-hal secara umum.
“Intiya semua sepakat bahwa penanganan ini menjadi tugas bersama di bawah kepemimpinan bapak Presiden agar komnas ham sebagai lembaga independen agar ikut serta mengawasi seluruh penyelesaian-penyelesaian masalah HAM,” katanya.
Humas Kemenko Polhukam
