Pers tidak bisa sendiri dalam melakukan pencitraan pemerintah, karena idealnya pers memberitakan hal yang objektif, maka pemerintah pun harus tepat dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini dikatakan oleh Tarman Azzam, Ketua Dewan Penasihat Pesatuan Wartawan Indonesia (PWI) di dalam forum konsultasi dan komunikasi (FKK) Bakohumas membahas tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan Global di Mabes TNI Cilangkap (18/05).
“Kalau pemerintah berharap pers membangun citra Indonesia tatkala kebijakan pemerintah salah, pers tidak berdaya” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa perlu adanya perubahan sistem dalam struktur kehumasan agar citra pemerintah dapat lebih mudah dibangun dan dikelola. Ketua Dewan Penasihat PWI tersebut memberikan apresiasi TNI dan Polri dalam menjalankan struktur kehumasannya.
“Belajar dari TNI dan Polri sekarang Kapuspen TNI itu pangkatnya apa bintang dua, di Polri bintang dua, di humas pemerintah, Cuma dulu di Deppen tingkatannya direktur, yang lain kelas kroco, apalagi di daerah. Jabatan kepala humas di provinsi dan kabupaten itu gak jelas apa statusnya” tambahnya.
Menurutnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB menjadi kunci dalam perubahan sistem tersebut. “Sumber perbaikan ada di kementerian PAN RB, selama tidak ada perubahan, maka sulit memberikan pencerahan pada publik” jelasnya.
Sementara itu, dalam pemerintahan Jokowi sendiri, pembangunan citra pemerintah sangat serius dikelola, melalui Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, yang bekerja sama dengan seluruh lini kehumasan pemerintah. Saat ini pemerintah telah aktif mengelola isu positif, agar informasi-informasi positif yang dapat memberikan edukasi dan semangat nasionalisme dapat terdiseminasi secara luas pada masyarakat. Selain itu agar program-program pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik agar termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Pemerintah juga berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi dalam gaya penyebaran informasi tersebut. Yakni dengan memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur kehumasan.
