POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Perangi Pungutan Liar, Presiden Jokowi: Pungli Lemahkan Daya Saing Nasional

By 20 Oct 2016 19:10Berita
whatsapp-image-2016-10-20-at-18-40-21

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden.

Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” terangnya.

Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

“Akibatnya bisa menurunkan daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sederhanakan Perizinan di Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap Presiden.

Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.

“Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini,” tegasnya sekaligus mengakhiri arahan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Jakarta, 20 Oktober 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Join the discussion 102 Comments

  • Rahman says:

    Bpk Presiden mohon di tindak Kanitlantas Polsek Gubeng wilayah Polrestabes Surabaya Iptu Rina karena meminta uang ke kontraktor kontraktor perbulan 2 juta ke saku pribadi Ibu Rina klo tdk di kasih maka kendaraan proyek yg membawa material akan langsung ditilang tanpa alasan yg jelas

  • hery says:

    Aslmkum saya mau melaporkan pak ada pungutan liar dalam pengurusan surat tanah SKGR,sebelum nya saya berncana akan mengurus biaya balik nama SKGR ladang/kebun.sebelum nya saya tanya2 dulu kpda org yang pernah ngurus surat SKGR berapa habis biayanya sktr 2 Jt per 1 surat SKGR,keesokan harinya saya pergi ke kantor Camat Kabun Kabupaten Rokan Hulu Riau untuk mengurus surat SKGR aparatur kantor camat nya bilang biayanya 2 juta per 1 surat SKGR jika yg saya akan urus ini ada 3 surat SKGR berarti total nya 6 jt.stlh jtu saya mundur dgr biaya sgtu,saya dapat info di kecamatan lain biaya nya gratis cuma pandai2 lah kasi uang rokok ke aparat desa nya…tolong di tindak lanjuti lah pak jika begini masyarakat jadi repot di buatnya memang ribet kali berurusan dibuatnya…mksh pak wsslm.

  • Musyawaroh says:

    Hhh…barusan dpt tagihan dari sekolah…semua masuk dlm daftar saber…trus….

  • Nurkomala says:

    Mohon pantau SMPN daerah Depok,terutama SMPN 10 dengan SMPN 17 nya karena saya mengalaminya masalah pungli untuk pelepasan siswa kelas 9 yang waktu dekat ini mau diadakan
    Mohon waspada juga pihak sekolah sangat cerdik,mereka sengaja libatin wali murid utusan perkelas 2/3 orang wali murid dijadiin komite utusan kelas, nah komite ini seperti boneka karena acara pelepasan pembiayaan usulan dr mereka wali murid tinggal iya in saja, adakan rapat juga sama saja bohong,kemarin hari jum’at tgl 21/42017,dari pihak sekolah mereka mengeluarkan 2 lembar surat

  • dharma says:

    Saya mau mengomentari website BPN yang menurut saya tidak mencerminkan sifat keterbukaan seperti yang ditegaskan oleh Bapak Jokowi presiden kita. Adapun alasan saya sebagai berikut:
    1. Pengaduan tidak bisa diakses sehingga pengaduan tidak bisa dilakukan walaupun kita sudah register sebagai membership.
    2. Kenapa tidak dibuatkan form yang standar layaknya form Pajak, yang dapat di download oleh masyarakat seluruh aplikasi yang berlaku dan terstandarisasi nasiuonal, sehingga tidak multi tafsir. Karena pungli dimulai dari kerumitan2 yang secara teknis hanya dapat dilakukan oleh petugas..karena adanya multi tafsir…ini adalah teknis yang biasa dilakukan oleh badan2 pemerintah yang berbasiskan pelayanan.
    3. Dibuatkan contoh dan estimasi harga yang transparan dan bukan nmalah dikosongkan…ini situs aneh ..apalagi sekelas kementerian ya…dan saya juga sudah melakukan test ke SMS 2409…. eh malah nongol ” maaf layanan yang anda inginkan tidak tersedia. dan ada info promo”. Ini sudah cukup awal permulaan untuk mereview kinerja kementrian ini.
    4. Di jelaskan dengan transparan kalau mau prona itu apa saja yang harus dilakukan…. adakah form yang harus diisi atau tidak…ya saran saya dibuatlah se sederhana mungkin agar masyarakat ngak dibuat bingung….

    Demikian disampaikan Salam

    Dharma

  • Hidayat says:

    Pak presiden dan pak mentri yg saya hormati saya dengar masih ada penerimaan cpns polisi khususnya scaba masih ada pungli dan harus pake uang supaya lolos ..pnsnya mulai dari pemeriksaan kesehatan sampe jadi calon polisi . .apa benar itu pak ???khususnya wilayah polda banten tempat saya tinggal , sekarang lagi seleksi …. coba minta di tindak lanjuti benar apa tidak mksh pak salam saber pungli

  • mimi soviani says:

    saya membuat surat keterangan kehilangan di polsek tangerang..saya di kenakan biaya 50000 tanpa diberi bukti pembayaran…apakah ini termasuk pungli…

  • jerry29 says:

    Apakah PREMAN dari golongan orang2 sipil yg melakukan PUNGLI itu termasuk dalam Laporan SABER PUNGLI ???

  • budi says:

    pungli pembuatan SIM di Kota Pekalongan juga masih berjalan, kalau membuat rersmi sesuai prosedur dan pembayaran biasa ketika tes tertulis tidak lulus sampai mengulangi berkali2..tapi ketika menghubungi polisi dalam idan membayar sekitar 400an dijamin hari itu juga langsung jadi simnya..bagaimana ini pak…

  • Gunawan says:

    Sogok menyogok untuk menjadi PNS pd tahun 2010 didaerah apakah jg termasuk pungli pak? Disini sy sudah melaporkan tindakan seorang Guru PNS kepada Bupati kab.Karanganyar beserta jajarannya, yg sdh menyalah gunakan wewenang dgn menggunakan dana BOS untuk keperluan pribadi tetapi laporan sy dimentahkan & difreeze, sy sudah cek ke Inspektorat daerah kab.Karanganyar dgn jwbn Guru tersebut melanggar kode etik, yg jd anehnya klo memang melanggar kode etik knp tdk dipecat saja pak?! & Guru tersebut menjadi PNS dgn cara menyogok pd thn 2010 diera Bupati Rina yg notabene bupati tersebut sudah masuk bui. Sampai dgn saat ini Guru tersebut msh eksis. Adapun nama Guru tersebut adalah Karsini,S.Pd Guru PNS di SD.Seloromo 3 Jenawi, Kab.Karanganyar. Mohon tindak lanjutnya pak! Mksh.

  • Irman maulana says:

    jika motor yg bersurat jika kena tilang harus ditahan motornya atau hanya di beri surat tilang ?
    Saya tadi kena tilang namun ketika saya minta untuk ditilang malah diancam motor harus ditahan. Padahal motor saya ada suratnya. Bukan masalah 100rb nya. Tapi yg seperti ini jika terjadi terus menerus malah memperkaya diri polisinya.
    Tadi saya kena 3pasal, ya kalo diliat di surat tilangnya keluar 1.750.000. Jika di sidang apa benar uang yg dikeluarkan untuk denda tersebut sampai segitu ? Mohon yg seperti ini di kasih pencerahan pak.

  • Sc says:

    SDN Lebak asih 2 kmpng Lebak pinang. Desa Lebak asih. Kecamatan curug Bitung. Kabupaten Lebak propinsi Banten . Telah terjadi pemotongan dana bsm dan pip oleh kepala sekolah dan ketua komite. Itu sudah berjalan selama 3 tahapan. Dengan pemotongan dana bsm sebesar 50 rb dan dana pip sebesar 150 rb. Mohon untuk di tindak lanjuti

  • Purwanto says:

    Salam Hormat, Saya masyarakat Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Baru-baru ini kami sedang mengurus proses balik Nama sertifikat di BPN, saat proses pengkuruan sawah tersebut, kami dimintai biaya ukur sebesar 2 juta rupiah untuk sebidang sawah 8.000m2. Dan ternyata bukan cuma kami, pengukuran di daerah lain pun ternyata dimintai uang 1,2 juta untuk luas tanah -+ 5.000m2. Apakah ada dasar hukumnya (legalitas) untuk biaya pengukuran lahan di BPN? Karena kami memberikan uang, tanpa diberi kuitansi pembayaran. Kami khawatir kalau tidak diberi, proses sertifikat kami akan dipersulit, sangat lama, karena itu yang sering terjadi. Mohon Informasi ini segera ditindaklanjuti. terimakasih.

  • save perawat says:

    Salam hormat Menteri dan Satgas Saber Pungli.. Saya mau lapor pungli yg dilakukan oleh komisariat PPNI kab Madiun dan kebetulan saya juga bekerja di salah satu RSUD yaitu RSUD DOLOPO. Setiap pengurusan apapun bersangkutan dengan Komisariat PPNI kab Madiun selalu ada pungutan yg tidak wajar, terakhr ini smua anggota PPNI diwajibkan melakukan pengurusan STR yg diadakan pusat / MTKI. MTKI sudah memberikan edaran resmi untuk administrasi 100rb tp di komisariat kab Madiun meminta 300rb dengan dahli yg tidak jelas. Jika total perawat se kab Madiun sekurang2nya 500 orang maka sudah berapa? Saya ingin tau apa tindakan satgas samber pungli menangani persoalan ini.

  • aku says:

    Di Kampung Saya 6 Bulan lalu sekitar 200KK Dapat Bantuan Dana Untuk bedah Rumah Berupa Barang Bahan Bangunan Yang Jumlah nya apabila di uangkan sekitar Rp. 15.000.000-,/KK tapi yang di terima hanya sebesar Rp.13.000.000-,/KK. Yang Mau saya Tanyakan Apakah ini Merupakan PUNGLI ? Kalau memang PUNGLI tolong Segera Ditindak. Terimakasih

  • Salma Dengo says:

    Segera Berantas Pungli di Gorontalo

  • Cinta Bali says:

    Salam hormat Menteri dan Satgas Saber Pungli.. Saya mau lapor pungli yg dilakukan oleh oknum petugas imigrasi Bandara Bali thd tamu2 kedatangan dari China. Hampir setiap tamu china yg masuk ke Bali saat mencap pasport, dimintai duit.. Tetapi tamu dr negara lain, tidak berani.. Praktek ini jelas merugikan negara indo secara khususnya nama baek Bali ini sendiri.. Kita malu ketika tamu keluar dr airport complain ke kita bahwa oknum petugas bermain kotor.
    Ketika tamu hanya mengeluarkan kamera tuk berfoto, oknum petugas pun sengaja mencari kesalahan tamu dan mengancam akan sita kameranya jika tidak diberikan duit tertentu ( bisa kisaran Usd 100-300) .Apalagi skrg mendekati hari raya imlek, oknum petugas lebih menjadi jadi kelakuannya.. Sbg warga, saya merasa risih dan malu atas perilaku oknum petugas yg mencoreng nama baek Bali. Apalagi bandara adalah pintu masuk lsg pertama ke Bali… Mohon ditindak dan sidak lsg ke lapangan.. Terutama terjadi pada di kedatangan pesawat malam hari… Terimakasih

  • Indie says:

    Mohon dilakukan di monitoring dinas bangunan kabupaten Bekasi, untuk pembuatan site plan dan saran teknik extention building apakah benar biayanya sampai mencapai 10 Jt?
    Untuk Site plan 5 Jt dan saran teknik 5 Jt.

  • Yusax says:

    Saya mengurus Pajak Perpanjangan STNK di SAMSAT Kab. Temanggung. Proses pengurusan cepat, tidak ada 2 jam sudah selesai. Biaya transparan (sesuai yang tercantum di STNK). Cuma ada yang mengganjal di benak saya, ketika mengambil STNK yang sudah jadi, dipungut biaya pengesahan 50 rb (STNK Mobil) tanpa ada kwitansi. Yang sy tanyakan, “Apakah biaya pengesahan 50 rb itu termasuk pungli?” Apakah di SAMSAT daerah lain juga seperti itu? Mohon responnya, demi INDONESIA BEBAS PUNGLI!

  • Bachtiar says:

    KAMI DI SULAWESI SELATAN PAK.
    TANAH KAMI TERKENA PROYEK PEMBUATAN WADUK, NAMUN SAMPAI SEKARANG BELUM DI BAYAR
    WADUK TERLETAK DIANTRA PERBATASAN MAKASSAR,MAROS & GOWA.
    DANA PEMERINTAH PUSAT SUDAH LAMA MENGALIR KE PEMDA SETEMPAT NAMUN MENGAPA BELUM JUGA DI REALISASIKAN KE WARGA, JANGAN JANGAN KORUP, KAMI MINTA TOLONG DIUSUT PAK.
    CONTOH PEMDA MAROS, SUDAH BANYAK YANG DI JADIKAN TERSANGKA OLEH KPK TERKAIT PEMBEBASAN LAHAN BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR, JANGAN SAMPAI HAL SERUPA TERJADI DI DAERAH KAMI TERKAIT PEMBANGUNAN WADUK.

  • IHSAN says:

    praktek pungli harus diberantas habis, terutama praktek pungli yg ada dikantor birokrasi

  • Triswanto says:

    TrIma ksh kpd tim saberpungli bila setiap pelaporan sllu tanggap dan di selidiki.pelaporan sy mengenai pendidikan yg mana anak saya bersekolah di kabupaten Tangerang Cisauk SMPN 3 ,pertanyaan nya apakah termasuk pungli setiap siswa d haruskan membayar uang pembangunan ( berkisar 500rb-800rb ) di cicil 2 bulan .tolong di selidiki sy pribadi keberatan yg seharusnya bln 10 dan 11 2016 hrs lunas.apabila hal itu di benarkan sy siap bayar walau telat namun berat terasa tuk membayarnya.TRIms kpd tim saberpungli bila ada proses penyelidikan.sy mhn maaf bila ada kesalahan dlm hal penulisan kalimat yg kurang tepat .

  • Yuli says:

    Dinas perhubungan di bandar lampung benar2 sarat pungli…parkir liar sengaja dibiarkan tumbuh subur. Oknum tsb salah satunya bernama barizi. Menarik setoran tiap hari dari parkir liar, sedangkan pemilik lahan parkir tidak mendapatkan apa2. Tukang parkir liar menghalangi proses pemagaran yg sedang dilakukan oleh pemilik lahan di jln bonjol no1, mengancam tukang2 yg akan mengerjakan pagar hingga kami harus berganti2 tukang dan selalu digagalkan karena takut ancaman mereka (para tukang parkir liar tsb bernama dody, ican, amin dll. ketuanya bernama heri, yg diketahui juga sebagai sindikat narkoba. Sangat meresahkan pemilik lahan. Melibatkan oknum aparat kepolisian tanjung karang barat. Kami pernah melaporkan hal ini ke kantor polisi tkb, namun dipeti es kan. Mereka masih berkeliaran dilahan parkir kami dan sangat merugikan kami pemilik lahan. Ohhhhhh…kapan keadilan dan ketenangan kami dapatkan.?.

  • yuan says:

    apakah berbagai pungutan yang dilakukan di sekolah swasta termasuk pungli pak??

  • Muhamad ali says:

    Apakah sekolah swasta termasuk pa

  • tri says:

    Ass pak presiden dan tim saber pungli tolong ditindak oknum kapolsek kahayan kuala berinisial NT membekengi illegal logging yang ada di kecamatan kah kuala kab. Pulang pisau prov. Kalteng karena setiap truck ulin masuk tanpa dokumen harus setor langsung kepada oknum kapolsek tsb tolong ditindak pa……………

  • Anton says:

    Semoga laporan cepat ditindak lanjut.

  • yogi says:

    Kemarin Kakak Saya Ke Terminal Nganter Adik Saya Pake Motor.Trus Ketika Mau Keluar,Kakak Saya Di Teriakin Kata2 Yang Ngga Sopan Sama Bapak2 Berseragam Dan Di Mintai Uang Secara Paksa.Kalo Memang Itu Termasuk Pungli,Tolong Tindak Tegas Pak.

  • Badrun says:

    Harapan pertama bisa gass semua oknum pungli ,,dan harapan kedua pada negara ini agar ini moment berantas pungli jgn dijadikan lahan pengumpulan dana pulak nanti ,,,jgn lah silau kalian petugas pemberantas pungli ,,tak ada yg tak mungkin bisa aja yg Ketangkap pungli nyuap petugas ,,cuma mengingat kan jgn itu terjadi !!!! Bersihkan dulu sapu nya jika engkau ingin menyapu kotoran ,,,Paham!!!Merdeka!!!

  • Badrun says:

    Lihat!!!!!!!Saya rasa klo serius Kasi liat dong ke masyarakat semua tangkapan pungli yg ada temuan siarkan di media2 TV cetak radio dll,,Sdh melilit Pak pungli di tiap lilitan urusan ,,masuk LP aja klo kita tdk bilang Dari PH nya ,,pasti banyak ini itu dan segala macam ,,uang titip HP di loker lah .inilah itulah ‘Gass periksa LP lapas2 di Riau ,,,kabupaten khusus nya,,,saran saya siarkan lansung biar yg pernah Jd korban pungli pas lihat tangkapan bisa ingat dan bisa bersaksi agar memberatkan pejabat yg memelihara pungli tsb,,

  • adi says:

    Info pungli dari webite ini sangat sempit karena PUNGKLI, GRATIFIKASI, SUAP beda tipis…. setahu ku semua pendapatan negara dari masyarakat yo di sebut PUNGLI…. hanya saja ada yang di buatkan keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan wali kota/bupati. Jika semua sudah di buatkan surat keputusan maka pungli ini menjadi sah karena menjadi pendapatan negara atau provinsi dst apalagi pendapatan tersebut sudah masuk pada kas daerah dan dilaporkan misalnya PBB, pajak motor dan mobile dst. Pungli yang tidak tertuang di surat keputusan atau melebihi dari surat edaran maka yang tidak sah….. tolong Pak Presiden dan jajarannya… untuk menjelaskan pungli yang benar sesuai perundang-undangan agar tidak jadi fitnah…. karena info pungli dari webite ini sekan-akan pencitraan saja….. maaf … ini pengetahuan orang awam…. Karena peminta-minta di BANGJO jika tidak di kasih, mobile di baret …. ini pungli bukan,… Gedung sekolah ada ambruk mengenai anak-anak dan orang tua ikut gotong royong agar tidak ambruk demi keselamatan anak anak… ini termasuk pungli apa bukan, ….akses ke sekolah melalui sungai tanpa jembatan dan bantuan pemerintah tidak kunjung datang, akhirnya masyarakat gotong royong iuran untuk memperbaiki jembatan…. termasuk pungli apa bukan….. anak saya memiliki kemampuan lebih, sedangkan kemampuan sekolah terbatas sehingga orang tua siswa menghimpun dana dari orang tua agar para putra putrinya berprestasi di sekolah…. ini termasuk pungli apa bukan…. Karena kebingunan saya selaku masyarakat maka…. Mohon penjelasan yang lengkap jangan setengah setengah atau masyarakat di suruh menjelaskan sendiri ….

  • T.hudoyono says:

    Kalimat ‘Bapak’adalah Kalimat Hukum maka segera dibuatkan Management perubahan singkat dalam pembuatan SIM..dalam hal.kompetensi..dsb…dsb..dimasing-masing masing instansi..secyion sampai kelurahan.termasuk jam waktu kantor…yg masih ..berbeda interpretasi dari pak presiden…kelurahan..Jumat setengah hari dan sabtu tutup kembali seharian..salam

  • Hamba ALLAH says:

    Semangat Kerja Indonesia!!!

    1. Apakah Penerbitan SK Dirjen untuk guru Sertifikasi mengeluarkan biaya? Besar biaya yang dikeluarkan Guru Sertifikasi setiap kali terbit SK Dirjen @ Rp. 100.000,-.
    2. Apakah Penerbitan KArtu NRG untuk guru Sertifikasi mengeluarkan biaya? Besar biaya yang dikeluarkan Guru Sertifikasi untuk penerbitan Kartu NRG@ Rp. 50.000,-

    (Punglikah INI?????)

  • Andi. hendra says:

    Ada pungli di Badan pertanahan negara. Saya punya bukti pendukung yaitu kwitansi pembayaran yg tak berstempel. Rekaman pembicaraan rekaman saya di ajak diwarung kopi. Dan dana sy dikembalikan 1.5juta.dgn minta syarat agar tdk dilaporkan…mohon dgn sangat agar ditindak

  • M.Fahmi says:

    Pungli di Pemkot Makassar.. Dinas Perumahan Kita Makassar.
    Syaharuddin Laida melakukan pemotongan honor kegiatan kpd para staf termasuk honorer. mohon ditindak pak.

  • M.Fahmi says:

    Message *Pungli yang ingin sy laporkan berada di PEMKOT MAKASSAR.
    Bag.keuangn an.Risma akan memperlancar urusan pencairan dana kegiatan bila diselipkan amplop berisi uang entah brp jumlahx. Ini yg pernah sy alami disuruh oleh Saharuddin di Dinas Perumahan yg sering menyisipkan amplop kebIbu Risma agar urusanx lancar. Makasih tolong dirahasiakan (M.Fahmi)

  • Eddy says:

    Kami informasikan kepada aparat kepolisian
    Didaerah Marunda Jakarta banyak preman yang menggunakan celurit kecil dan sajam lainnya, yang menguasai jalanan, khususnya bagi pengusaha angkutan, truck dan pick up
    Keluar dari tol ke arah kawasan marunda sering kali dibuat macet oleh pedagang asongan dan dimanfaatkan oleh para preman setempat untuk meminta dana keamanan khususnya pada kendaraan angkutan barang, mereka minta Rp5000-Rp10.000 setiap kendaraan dan ada juga yang menawarkan pengawalan keamanan dengan kisaran Rp100.000-Rp200.000
    Mohon dukungan aparat untuk menertibkan demi kenyamanan masyarakat
    Terima kasih atas dukungannya

  • eddy says:

    Selamat pagi..Assalamualaikum wr.wb…saya ingin melaporkan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh perangkat desa dan kepala desa Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo..untuk mengurus surat keterangan domisili yg dibutuhkan oleh warga kepala Desa Sukodadi Bpk.Didik Nurul Huda meminta uang sebesar 500 ribu rupiah..dan untuk pengurusan EKTP ke DisDuk Capil Kepala Dusun Kampung Baru Desa Sukodadi Kec.Paiton memasang tarip antara 250 ribu smpai 500 ribu rupiah..mudah mudahan laporan ini mendapatkan perhatian dari Team anti Pungli …wassalamualaikum wr.wb

  • candra says:

    Polantas daerah tegal(jawa tengah) sangat meresah kan…..terutama di malam hari banyak oknum oknum…..sering banyak pungli nya
    mohon di tindak lanjuti

  • candra says:

    Buat para pembasmi pungli mohon di perhatikan daerah tegal masih banyak pungli pungli nakal…..terima kasih

  • Urip says:

    Andaikan saya bisa mngajak Pak Jokowi,pasti langsung saya ajak ketempat yg ada pungli itu.Biar Bapak Jokowi melihat langsung siapa yg minta pungli itu.Karena percuma kalau saya bilang disini,blm tentu dibaca,apalagi ditindak..

  • tommyromadhona says:

    Pa Presiden thx kabar baik ini, sy sering report dengan ijin – ijin lingkungan untuk pembangunan menara telekomunikasi yg mana nilai kompensasi yg diminta gak masuk ajak & melebihi budget perusahaan.
    Belum lagi ketika jalan pekerjaan munculnya LsM LsM yg minta dana koordinasi ditambah lagi polsek, binmas, binsa,
    Lanjut proses ImB sulit, lama & mahal pula.

  • dodi.s says:

    Percuma… kalian cuap2 disini.. gak ada hasil kan?? Walopun ini situs resmi juga..
    Kaya baru kenal indonesia aja.

  • ruki hendrawin says:

    Message *saya mau lapor sekaligus bertanya kpd bpk yg terhormat.sebenarnya biaya mutasi motor jupiter thn 2003 dr jakarta mutasi ke kuningan jabar itu brp pak?.sebab pd saat sy menyerahkan berkas mutasi yg sudah selesai d cabut prosesnya dr jakarta k samsat kuningan,sy d kenakan biaya 850rb.lalu sy bayar dgn tahap proses 1 bulan selesai.setelah sebulan sy mau ambil berkas d diselesaikan berkasnya sm petugas d bagian mutasi diminta lg biaya 1jt.katanya unt nambah pajak yg telat 1 thn.karna menurut sy ada kejanggalan sy tinggal pulang krn kalo pajak telat 1thn biaya msh d bawah 200rb krn sesuai dengan kelas motor tersebut.saya mohon minta sarannya dr bapak yg terhormat apa yg hrs sy lakukan lg sekarang karna berkas sy msh d samsat kuningan.sy merasa keberatan kalau hrs menambah 1jt lg.atas perhatiannya sy ucapkan terima kasih.

  • bambang welli sumanto says:

    Saya adalah Pegawai PNS kabupaten Jombang tepatnya di SKPD Kecamatan Perak Jombang saya pernah mengurus EKTP putra kami di Kecamatan Perak karena kecamatan Perak menangani 4 Kecamatan 1 Kecamatan Perak 2 Kecamatan Megaluh 3 Kecamatan Gudo 4 Kecamatan Bandar kedungmulyo pada tepatnya bulan juli 2016 kami mencari Pembetulan KK dan sekalian pengurusan KTPnya saya ajukan ke bagian pendaftaran selanjutnya kami dapat nomor antrian menunggu selama 1 bulan kok lama saya tanya alasan petugas pendaftaran antrian menumpuk kemudian seorang yang mengajukan lagi saya tanya pada bapak itu kapan bapak mulai mengajukan pembuatan e KTP kemarin kemudian kami tanya lagi seperti orang bodoh bagaiman caranya pak supaya mendapat KTP yang lebih cepat bapak itu bilang kita mengajukan KTP minta agak cepat dari petugas kecamatan dimintai nomor HP saya disuruh pulang nanti malam akan saya hubungi pak sesudah sholat maghrip ada telp berdering ternya dari petugas kecamatan malam itu kita transaksi dengan harga tawar menawar dan ternyata tidak saya sendiri ada 10-15 orang yang minta kalau kami sepakat hnya membayar 100.000 yang lainnya tidak tahu dikenai berapa saya tidak tahu dan besuk pada pukul 09 kami disuruh hadir untuk aktifasi KTP kemudian saya tanya lagi kepada bapak itu lho katanya cari E KTP itu gratis

  • Lucky khoerul says:

    Saya bikim surat kehilangan di kantor kepolisoan masa di tarif pak 50 2 lembar surat kehilangan
    Sedangkan saya lagi kehilangan dompet beserta isi2 nya dia gamau tau minta 50rb kalau emgga ga di kasih surat nya
    Polsek daerah kabupaten bogor pak
    Tolong di selidiki pak

  • Fauzi akbar says:

    Untuk bisa di sebut pungli itu, apa cmn pemerintahan saja atau kementrian” aja..
    Saya mau sigap ke kelurahan, kecamatan,..
    Apakah itu bisa?..

  • Mamun says:

    Ini berjalan seterusnya seperti KPK atau cuma gebrakan yang bersifat sementara…??
    Mohon Pak jelaskan pada kami bagaimana Cara melaporkan agar cepat ditanggapi dan ditindak lanjut..Harus ada bukti atau kah tidak..banyak saya melihat pungli di daerah asal saya Pak.. dan itu berlangsung sudah sangat lama sekali…terimakasih

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Perangi Pungutan Liar, Presiden Jokowi: Pungli Lemahkan Daya Saing Nasional