Polhukam, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Menkopolhukam Laksda TNI Djamaludin selaku Pelaksana Harian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memimpin Rapat Koordinasi Khusus Eselon I yang membahas tentang penanganan dampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Dikatakan bahwa rakorsus tersebut bertujuan untuk mendiskusikan bersama langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah dan hambatan yang terjadi di lapangan sebelum memasuki masa rehabilitasi.
“Pada kesempatan ini, kita diskusikan bersama mengenai langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait pada penanggulangan dampak bencana bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Djamaludin kepada para peserta rapat di Ruang Bima, Kemenko Polhukam, Kamis (21/3/2019).
Disampaikan bahwa masa transisi darurat penanganan becana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah akan berakhir pada 24 April 2019 dan akan memasuki masa rehabilitasi selama 2 bulan. Djamaludin juga menyampaikan perlunya sinergitas Pemeritah Pusat dalam mendukung masterplan milik Pemerintah Daerah.
Selain itu, Djamaludin juga menyampaikan bahwa pengukuran batas wilayah kota Palu dan Kabupaten Sigi perlu ditetapkan agar pembangunan hunian tetap tidak terkendala. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa hunian sementara yang sudah dibangun masih belum dapat dihuni para pengungsi.
“Huntara yang sudah dibangun namun belum dapat dihuni oleh para pengungsi dikarenakan belum terpasangnya Kwh meter (listrik) dan tidak adanya sumber air meskipun fasilitas listrik dan fasilitas air sudah terpasang,” kata Djamaludin.
Berdasarkan Laporan Tim LO Pendampingan Pusat Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu, Sulawesi Tengah sampai dengan 20 Maret 2019, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.308 orang, hilang sebanyak 740 orang, dan korban luka sebanyak 2.537 orang. Jumlah pengungsi yang di 5 kabupaten/kota sebanyak 172.999 jiwa tersebar di 400 titik pengungsian. Data kerusakan rumah penduduk sebanyak 100.405 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 185 unit, fasilitas pendidikan sebanyak 1.299 unit, dan rumah ibadah sebanyak 692 unit.
Rakorsus dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Kemenko Polhukam Rudianto, BNPB, Asisten 2 Pemda Prov. Sulteng, Bupati Sigi, Wakil Bupati Parigi Montong, Kadis BPBD Kab. Donggala dan Walikota Palu Hidayat, Yayasan Budha Suci serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
