POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Pemerintah Mampu Mapping Gerakan Terorisme

By 17 Feb 2016 11:40Berita
20160217_095051

Polkam.go.id (17/2/16) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu memapping gerakan terorisme yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikan Menko Polhukam pada coffee morning dengan Grup Jawapos di kantor Menko Polhukam yang turut dihadiri oleh pemimpin perusahaan Jawa Pos Dahlan Iskan (Rabu/17/2016).

Terkait masalah terorisme, pemerintah akan menambah perlengkapan serta memperkuat personel personel kepolisian. Untuk mengatasi masalah perang ideologi, saat ini pemerintah juga tengah mengupayakan pemisahan penjara terpidana terorisme dengan terpidana nonterorisme. Dalam acara yang sama, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa penjara khusus terpidana narkoba akan dipindahkan ke Gunung Sindur, Parung, Bogor.

Menteri Luhut menegaskan bahwa demi terciptanya penegakan aturan maka pemerintah akan secara rutin melakukan sidak di beberapa penjara, agar tidak ada lagi kasus- kasus kejahatan yang dikendalikan dari dalam penjara. Khusus masalah narkoba, pemerintah akan lebih tegas dan serius dalam menangani kasus-kasus narkoba, karena tingkat kematian yang disebabkan oleh narkoba sanggat tinggi. Menko Polhukam menyatakan “dari data yang saya terima rata-rata ada 50 orang yang meninggal akibat narkoba per harinya dan ini serius sekali”.

Dalam acara pertemuan Menteri Luhut dengan Grup Jawa Pos, disampaikan juga rangkuman kebijakan dan aksi cepat pemerintah dalam banyak isu penting, seperti masalah Papua. Pemerintah akan menerapkan gaya kebijakan yang lebih ofensif yakni dengan mengawasi secara ketat pejabat pemerintah Papua dalam urusan dinas ke Jakarta, agar masalah-masalah di Papua tidak banyak yang terbengkalai. Ini dinilai menjadi salah satu masalah dalam pembangunan di Papua, karena dana yang dikucurkan sudah hampir mencapai 53 Triliun rupiah dalam 10 tahun otonomi khusus, namun belum juga ada perbaikan pembangunan yang signifikan.

Menko Polhukam menekankan juga bahwa dalam kasus konflik Papua, pemerintah tidak menilai adanya sinyalemen bahaya. Keamanan Papua dinilai kondusif untuk pembangunan. Selain itu, Menko Polhukam juga menegaskan masalah keamanan tidak dapat berjalan sendiri, namun harus didukung dengan kebijakan ekonomi yang kuat.

Indonesia juga dinilai akan mampu menghadapi tren siklus resesi tujuh tahunan yang akan jatuh pada tahun 2016. Salah satu buktinya adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal empat 2015 yang naik menjadi 5,04 persen, dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,73 persen, meski tantangan ekonomi global masih dinilai cukup kuat. Sebelum mengakhiri acara, Menko Polhukam menegaskan, pada prinsipnya pemerintah bekerja keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pemerintah tidak dapat didikte oleh siapapun. (GP)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Pemerintah Mampu Mapping Gerakan Terorisme