Pemerintah memutuskan untuk melakukan pendekatan secara holistik dalam menangani masalah yang terjadi di provinsi Papua. Pendekatan holistik yang akan dilakukan mencakup sisi kesehatan masyarakat, pendidikan, pembangunan infrastruktur, sosial-ekonomi, dan penyelesaian persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Presiden telah menyampaikan bahwa beliau akan melakukan pendekatan kesejahteraan dan menangani masalah-masalah di Papua secara holistik. Operasi militer adalah opsi terakhir, karena beliau tidak nyaman dengan langkah tersebut,” kata Menko Polhukam Luhut Pandjaitan di pesawat setelah menyelesaikan kunjungan kerja selama tiga hari di provinsi tersebut.
Ia mengimbau kepada kelompok-kelompok yang yang masih ada di gunung-gunung, yang masih berseberangan dengan pemerintah, untuk segera turun. Pemerintah akan menerima mereka untuk berdialog, dan Menteri Luhut mengharapkan mereka segera bisa berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun Papua.
Dalam rangkaian kegiatan di provinsi tersebut Menko Polhukam antara lain melakukan tatap muka dan berdialog dengan berbagai kalangan di Papua. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan dengan bupati dan walikota se-Provinsi Papua.
Dari dialog tersebut ia menyimpulkan bahwa pendekatan yang harus dilakukan kepada provinsi Papua tidak bisa dipukul rata, karena karakter penduduk dan budaya masyarakat Papua berbeda-beda.
“Pendekatan yang kita lakukan untuk bagian barat tidak bisa kita terapkan di bagian timur, di bagian selatan pun berbeda budayanya. Tetapi pada garis besarnya pendekatan yang dilakukan harus memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan,” kata Menteri Luhut.
Ia melihat masalah Papua saat ini adalah lemahnya chain of command (garis komando) dari Gubernur kepada bawahannya. Masalah ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Lukas Enembe. Selain itu menteri Luhut juga melihat bahwa masyarakat asli Papua harus diberi kesempatan untuk berkembang, termasuk di bidang usaha.
“Keberpihakan kepada masyarakat asli mendesak untuk dilakukan. Kalau perlu, masyarakat asli yang selama ini hanya menjadi sub-kontraktor bisa ditingkatkan menjadi kontraktor. Perda (peraturan daerah) untuk mewujudkan hal ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tinggal diimplementasikan saja,” kata Menteri Luhut.
Menko Polhukam berpendapat bahwa isu keuangan bukanlah masalah bagi Papua. Selain pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata nasional (9%) , dana yang berputar di provinsi ini berjumlah cukup besar, sekitar enam triliun rupiah, ditambah lagi Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar.
“Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana membuat hasi pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Perkembangan ekonomi Papua yang baik ini harus dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Desa di Papua mendapat alokasi dana desa tahun ini sebesar sekitar 1,2 miliar rupiah. Saya usulkan kepada mereka, dengan dana yang besar dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, ada baiknya kalau setiap 4-5 desa bergabung membangun sebuah boarding school untuk anak-anak SD sampai SMA. Selanjutnya, kalau mereka mampu, mereka bisa mengikuti program beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan pendidikan tingkat perguruan tingginya,” kata Menko Polhukam.
Menurutnya, membangun pendidikan untuk generasi muda Papua sangat diperlukan untuk melengkapi program pembangunan pemerintah yang akan lebih aktif membangun infrastruktur. Ia mengatakan lebih baik anak-anak Papua diperkuat keahliannya dalam bidang teknologi dan teknologi informasi untuk mengimbangi pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah.
“Saya ingin orang-orang Papua menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Sekaranglah saatnya kita memberi mereka kesempatan yang lebih besar. Mereka harus pergunakan kesempatan ini,“ kata Menteri Luhut.
Sebelumnya, dalam perjalanan menuju Banda Udara Sentani, Menteri Luhut menyempatkan diri berziarah ke makam Theis Hiyo Eluay di wilayah Sentani. Menko Polhukam mengatakan Theys adalah teman baiknya. Theys pernah menyertai Menko Luhut berkunjung ke Timur Tengah dan bertemu pesiden Irak Saddam Hussein saat Menko Luhut masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
“Bapakmu ini orang baik, saya sedih kalau ingat beliau,” katanya kepada putra Theys, Boy Eluay setelah berdoa di makam Theys.
Theys adalah Ketua Presidium Dewan Papua yang didirikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai wujud status otonomi Papua.
Pada tanggal 10 November 2001 Theys diculik, dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di dalam kendaraannya pada keesokan harinya. Enam anggota TNI AD dibawa ke pengadilan untuk kasus ini.
