POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

MENKOPOLHUKAM: INDONESIA FOKUS MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN, TANPA WATERBOMBER

By 19 Apr 2016 04:31Berita
IMG-20160418-WA0018

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan mengatakan dalam menangani kebakaran hutan Indonesia kini lebih fokus pada pencegahan daripada pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menggunakan pipa yang dimasukkan ke dalam lahan gambut untuk menyiramkan air yang ditambah bahan kimiauntuk memadamkan sumber api yang berada di bawah tanah.

“Inilah cara yang paling efektif untuk memadamkan api, karena untuk lahan gambut, sumber apinya ada di dalam tanah. Waterbombing pada  lahan gambut tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Menko Polhukam pada hari Senin (18/4) berbicara kepada wartawan dalam perjalanan menuju Ternate, Maluku Utara.

Menurut Menteri Luhut, kontribusi personel TNI dan Polri yang turut dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan kali ini telah mengurangi jumlah titik api secara signifikan.

“Tadi malam Ibu Siti (Nurbaya) Menteri LHK, mengatakan bahwa jumlah titik api per hari kemarin hanya setengah dari jumlah titik api di hari yang sama tahun lalu,” kata Menko Polhukam.

Tahun lalu,  kata Menteri Luhut, Indonesia menghabiskan dana sebesar 800 miliar rupiah untuk menanggulangi kebakaran hutan, dimana 600 miliar dari jumah tersebut dihabiskan untuk operasional pemadaman menggunakan pesawat waterbombing.

“Kini sejumlah 600 miliar rupiah akan kita alokasikan ke pemadaman dengan pipa yang dimasukkan ke dalam tanah, memadamkan sumber api,” kata Menteri Luhut.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia kebanyakan berasal dari lahan gambut yang berada di pulau Sumatra dan beberapa bagian pulau Kalimantan.

Menyinggung rencana kunjungannya ke Cina, Menteri Luhut mengatakan beberapa hal menjadi agenda utama, seperti kerjasama pembangunan di provinsi Papua, kerjasama pendidikan, ekonomi dll.

Di bidang diplomasi, Menko polhukam mengatakan isu Laut Cina Selatan juga akan dibicarakan.

“Kita akan tegaskan posisi kita, freedom of navigation, kita tidak mengenal traditional fishing area, dan tidak ingin ada Power Projection di  kawasan tersebut,” kata Menko Luhut. Ia mengatakan proses hukum tetap berjalan untuk nelayan Cina yang ditangkap saat menangkap ikan di perairan Indonesia.“Tetap jalan (prosesnya) mereka kan mengakui Natuna itu punya kita, 200 notikel mil itu punya kita, termasuk fishing right. Harus izin dong,” kata Menko Luhut.

Mengenai wacana patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina, hal ini masih sulit dilaksanakan karena Filipina dan Malaysia masih belum sepakat soal batas wilayah. “Tanggal 3 bulan depan Menlu kita akan mengundang Menlu Malaysia dan Filipina beserta Panglima Angkatan Bersenjatanya untuk membicarakan masalah ini,” kata Menteri Luhut.

Tentang perkembangan kasus penculikan 14 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf, Menko Polhukam mengatakan pembebasan dengan operasi militer sulit untuk dilakukan karena hal ini membutuhkan persetujuan Kongres Filipina dengan proses yang tidak sebentar.

“Sekarang negosiasi masih berlangsung. Mereka (sandera) dalam keadaan baik. Sepertinya motivasi penyandera adalah uang, bukan ideologi,” kata Menko Polhukam sambil menampik keterlibatan napi teroris Umar Patek dalam negosiasi. Umar Patek adalah bekas petinggi Abu Sayyaf yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Jawa Timur.

Ketika ditanya tentang kepindahan Abu Bakar Baasyir, Menteri Luhut mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah menegakkan aturan yang ada.“Soal telepon genggam, ya tidak boleh.. kan peraturan di penjara seperti itu. Lalu soal shalat, masak sih tidak dibolehkan? Yang kita pikirkan adalah kondisi kesehatannya. Di Gunung Sindur kalau mau berobat akan lebih mudah. Kalau dimonitor, aturannya memang begitu. Yang penting kita tidak melanggar HAM,” ujarnya.

Menurutnya proses pemindahan dan pemisahan napi-napi teroris ini masih akan berlangsung dan di masa datang akan dilakukan pemisahan antara napi korupsi, narkoba dan teroris.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

MENKOPOLHUKAM: INDONESIA FOKUS MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN, TANPA WATERBOMBER