Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Tahun 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa, 19 Desember 2017.
Dalam sambutannya, Menko Polhukam mengungkapkan bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah Indonesia saja tetapi juga strategis regional. Karena asap tidak mengenal batas wilayah.
“Indonesia ini sudah dianggap sebagai paru-paru dunia. Kalau ada kebakaran di wilayah Indonesia maka sudah mengurangi dan merusak paru-paru itu. Sehingga sudah jadi masalah global. Asap yang dihasilkan juga melewati batas regional global, karena asap nggak mengenal batasan Negara kan, seperti terorisme saja,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan dampak di dalam negeri. Seperti merusak kekayaan hayati dan non hayati, banyak satwa yang kehilangan tempat hidup, serta flora dan fauna yang semakin habis. Kemudian dampak lainnya adalah banjir, tanah longsor, dan hal-hal lain yang menyebabkan bencana alam karena hutan yang terbakar.
“Ini tugas kita bersama dan sudah kita bagi, ada usaha pencegahan, penanggulangan dan pemulihan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Untuk pencegahan akan menjadi tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan untuk pemulihan di bawah koordinasi Kemenko PMK. Menurutnya, dalam waktu tiga tahun ini karhutla sudah mulai menurun, namun jika dibiarkan akan timbul kembali.
“Tugas kita belum selesai. Kebakaran hutan ini ibarat penyakit. Penyakit yang terus perlu ditanggulangi. Ibaratnya tiga tahun ini sudah kita redam, tapi kalau ngga kita cegah terus ya bisa timbul lagi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Ia juga menambahkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia juga disebabkan adanya kebiasaan dan budaya masyarakat dalam membakar lahan. Hal ini diperparah dengan perusahaan yang juga membakar lahannya. Oleh karena itu, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kebakaran hutan harus dilakukan dengan kerja sama antar kementerian dan lembaga.
“Pekerjaan ini harus dilakukan secara simultan, sehingga batasnya juga jelas. Bagian pencegahan pak Darmin (Menko Perekonomian). Kalau Menko Polhukam ini kami yang bagian penanggulangan ketika sudah terjadi. Bagian masalah tempurnya, yang paling sulit ini pekerjaan Menko PMK karena ngurusin manusia mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga tiga Menko ini harus bekerja keras,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap Rakernas ini bisa menyepakati satu hal untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif dalam mentransformasikan pengolahan lahan oleh perusahaan, termasuk desa dan masyarakat tanpa menggunakan api. Menurutnya, banyak masyarakat desa membakar hutan karena lebih murah dalam membuka lahan.
“Memang usaha kita harus sebesar-besarnya menjaga jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan, tapi tidak bisa 100 persen, paling tidak agar tidak melebar kemana-mana. Kita sebagai bangsa berkepentingan untuk menjaga bangsa sendiri dan bisa mengorganisir diri untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Menko Perekonomian Darmin.
Hadir dalam acara tersebut Menko PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
