Menko Polhukam Wiranto menggelar Pres Briefing 2 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK dengan tema Reformasi Hukum di Gedung Bina Graha Jakpus, Rabu (26/10).
Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hal-hal yang telah dicapai dan dilakukan Pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Dalam bidang politik, Wiranto mengungkapkan sebanyak tiga hal. Pertama, konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif karena didukung oleh DPR.
“Pemerintah telah mampu untuk melakukan suatu komunikasi politik yang cukup sehat, komunikasi politik yang cukup kondusif, komunikasi politik yang bersifat soft approach, sehingga berhasil untuk melakukan konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen,” ujar Wiranto.
Pada awal-awal Pemerintahan Jokowi-JK, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan bahwa partai oposisi perimbangannya lebih besar daripada partai yang mendukung Pemerintah. Keadaan itu kemudian berubah menjadi sebaliknya.
“Dari hasil suatu lobby-lobby politik yang intens, dengan penjelasan-penjelasan yang cukup akurat mengenai kepentingan kita bersama untuk membangun negeri ini kedepan, maka perimbangan sekarang sudah berubah. Partai-partai yang mendukung Pemerintah, jumlahnya atau secara rasio lebih besar ketimbang partai-partai yang di luar pendukung Pemerintah,” lanjut Wiranto.
Dengan kondisi tersebut, Menko Polhukam Wiranto melihat bahwa Pemerintah dapat melaksanakan program-program yang telah dirancang secara efektif, tanpa kesulitan dan hambatan ketika melibatkan parlemen.
“Bukan berarti kemudian partai pendukung Pemerintah tidak kritis, mereka kita persilahkan untuk melakukan suatu kritikan yang konstruktif bukan destruktif, kritikan yang membangun, kritikan yang menyempurnakan berbagai program Pemerintah, sebagai mitra Pemerintah,” jelas Wiranto.
Dalam kegiatan ini, Menko Polhukam Wiranto didampingi oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala BNN Budi Waseso, serta Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Jubir Presiden Johan Budi yang menjadi Moderator . Selain itu, hadir pula pejabat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM.
