Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa dirinya tak asal bicara terkait adanya oknum partai yang terlibat dalam peristiwa perusakan bendera Partai Demokrat serta atribut lainnya di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Namun, Menko Polhuka mempersilahkan siapapun yang bereaksi terhadap pernyataannya tersebut.
“Tanggapan darimana saja silahkan, bebas. Tapi yang saya sampaikan betul-betul informasi dari pak Kapolri pada saat kita berkumpul. Jadi hanya menyampaikan apa adanya, bukan saya ngarang,” ujar Menko Polhukam Wiranto menanggapi bantahan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa (18/12/2018).
“Kalau ada satu reaksi silahkan, saya diajak ketemu juga tidak apa-apa, tapi itu betul-betul merupakan sumber resmi dari Polri yang sudah memerintahkan mengusut perusakan-perusakan itu, tidak boleh berkembang dan makanya saya katakan oknum-oknum, berarti tidak ada perintah, tidak ada perencanaan, oknum yang dalam rangka pemikirannya sangat sederhana melaksanakan kegiatan yang seperti ini,” lanjutnya.
Terkait detil penyelidikan, Menko Polhukam meminta kepolisian untuk menjelaskannya. Sehingga tidak perlu ada kesalahpahaman.
“Detilnya saya kira kepolisian yang akan menjelaskan, tidak perlu kemudian justru terjadi kesalahpahaman. Tentu saya sebagai Menko Polhukam tidak sembarangan bicara tetapi berdasarkan laporan-laporan dari hasil penyelidikan aparat kepolisian di lapangan dan tujuan saya untuk supaya masalah ini segera tidak menjadi masalah, tidak berkembang lagi, berhenti di situ, biar polisi nanti melakukan penyelidikan, yang salah diusut, ada aturan hukumnya, ada sanksinya, biar dilaksanakan perkembangan yang positif ke arah hukum,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Tapi tidak kemudian membuat kita satu sama lain tidak bersatu, karena pemilu ini bukan tempat kita untuk terpecah belah, bukan tempat kita untuk berkonflik, tapi tempat kita untuk bagaimana kita melakukan kontestasi memilih pemimpin yang berkualitas,” lanjutnya.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
