Berita

Menko Polhukam Tegaskan Persatuan dan Keamanan Syarat Mutlak Indonesia Jadi Negara Kuat

By 05 Apr 2019 No Comments
WhatsApp_Image_2019-04-04_at_16.42.04
#POLHUKAM

Polhukam, Tangerang – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2030.

Berdasarkan survei Price Water Cooperhouse, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. “Ini berdasarkan data survei dari lembaga survei luar negeri, bukan pak Wiranto yang berbicara,” kata Menko Polhukam Wiranto pada kegiatan Jambore HIPMI Perguruan Tinggi se-ASEAN ke III Tahun 2019 di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Selain itu, berdasarkan survei Gallup World Pull, Indonesia meraih posisi untuk tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah nomor satu di dunia, mengimbangi Swiss. Indonesia juga menjadi negara tujuan investasi kedua setelah Filipina, dan negara teraman ke sembilan di dunia.

“Jadi kalau kita tidak aman tidak mungkin ada negara yang investasi di Indonesia. Mereka, para investor, tidak ingin mengambil resiko,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, untuk meraih itu semua maka rakyat Indonesia harus bersatu. Karena persatuan adalah syarat mutlak untuk membangun.

“Kita sadar bahwa persatuan tidak dapat ditawar lagi, persatuan merupakan syarat mutlak kita bisa membangun dan berkompetisi dalam persaingan global,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menko Polhukam berharap, HIPMI dapat menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara, serta rasa ikut memiliki negeri ini dan terpanggil untuk ikut mendukung suksesnya Pemilu 2019. Menurutnya, kesibukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 jangan sampai melupakan kewajiban untuk bela negara.

“Gunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang tepat pada Pemilu nanti dan terus bangun persaudaraan, toleransi, kerukunan dan harmoni di bumi pertiwi ini sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan

Leave a Reply