Polhukam, Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kembali menegaskan bahwa pemerintah sungguh-sungguh untuk menjaga pemilihan umum yang bermartabat. Hal tersebut dinilai sangat penting karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat tatkala bisa mengawal kegiatan politik nasional dengan baik.
Demikian pernyataan Menko Polhukam Wiranto menanggapi proses Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun ini, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018). “Saya sebagai Menko Polhukam mengharapkan bahwa tahun politik ini, apakah Pilkada ataupun Pemilu Legislatif atau Presiden, dapat berlangsung dengan aman dan ini harus kita jaga stabilitas politiknya,” ujarnya.
Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mencoba menetralisir kerawanan-kerawanan yang dapat terjadi ketika Pemilu dilaksanakan. Berdasarkan indeks kerawanan Pemilu dari Bawaslu dan Kepolisian menunjukkan masih ada daerah-daerah yang rawan dan berpotensi konflik menjelang Pemilu.
“Banyak macam (cara menetralisir). Money politic misalnya, Polri sudah mau bekerjasama dengan Bawaslu. Kemudian gangguan-gangguan di TPS itu juga ada. Lalu pada saat kampanye, rivalitas-rivalitas daerah panas itu juga potensi konfliknya ada,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Saat ditanya mengenai kondisi di Jawa Barat, Menko Polhukam mengungkapkan bahwa Jabar merupakan salah satu yang termasuk daerah panas, daerah yang cukup besar potensi untuk terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
“Tapi kita tahu bahwa masyarakat Jawa Barat tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dimana mereka ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya itu muncul maka akan lebih mudah bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga proses pemilu itu dapat terjaga dengan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.
