Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa hakekat pemilihan umum (pemilu) yaitu bukan hanya memilih pemimpin. Menurutnya, pemilu juga merupakan cara menentukan nasib bangsa selama lima tahun ke depan melalui pemilihan pemimpin.
“Hakekat pemilu itu bukan hanya memilih pemimpin sebenarnya, tapi bagaimana kita menentukan lima tahun ke depan nasib bangsa ini melalui memilih pemimpin. Pemimpin itu hanya instrumen, pelaku untuk bagaimana mengawal pembangunan nasional lima tahun ke depan itu harus baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Senin (4/2/2019).
Oleh karena itu, Menko Polhukam kembali mengajak masyarakat agar jangan sampai asal-asalan memilih pemimpin. Masyarakat tahu dengan jelas siapa dia, track record-nya bagaimana, apa pengalaman dia, dan apa yang telah dilakukan untuk meyakinkan bahwa dia sebagai pemimpin yang dapat diandalkan.
“Tadi saya sudah mencontohkan dengan contoh yang sederhana. Kalau kita mau pariwisata misalnya, ramai-ramai naik bis, mungkinkah kita memilih supir bis yang tidak pengalaman? Tidak mungkin. Mungkinkah kita menggadaikan keselamatan kita kepada supir bis yang tidak jelas track record-nya, jangan-jangan dia hanya supir bemo yang kemudian dia nyupir bis, pasti kacau. Jangan-jangan dia supir angkot tidak pernah megang bis lalu kita serahkan bis, pasti kacau,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam pun juga mengajak para ASN, walaupun mereka tidak berhak untuk berpihak atau netral, tetapi mereka boleh mencerahkan kepada masyarakat sekitar untuk bagaimana memberikan pemahaman bahwa lima tahun sekali ini adalah pesta demokrasi. Artinya pemilu harus dilaksanakan dengan riang gembira, dengan kesadaran bahwa ini kesempatan yang sangat baik untuk rakyat memilih pemimpin yang mengawal negeri ini ke depan lima tahun ke depan.
“Ini bukan ajang untuk kita saling membenci antara kontestan satu dengan yang lain, untuk ketemu kemudian cekcok bahkan berkelahi, itu sudah salah besar. Saya juga menginginkan aparat keamanan tegas saja kalau ada pihak-pihak yang untuk mengomporin, memanas-manasin dan meng-create terjadinya konflik, tangkap saja karena betul-betul akan mengacau pelaksanaan pemilu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelambagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
