SIARAN PERS No: 85/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2022
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa dirinya mencatat banyak kemajuan terus-menerus dalam penyelenggaraan pemilihan umum setelah reformasi 1998 hingga saat ini dan menuju pemilu 2024.
Demikian petikan paparan yang dibawakan Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara pada sesi diskusi bertajuk ‘Tantangan Politik, Hukum dan Keamanan menuju Pemilu 2024″ yang diselenggarakan oleh Sekolah Demokrasi Belanda yang berlangsung secara hybrid, Jumat (24/6).
Sesi ini dimoderatori oleh Dr. Syahril Siddik dari Universitas Leiden dan dihadiri di Belanda oleh para peneliti dan peserta dari LP3ES, KITLV, dan PPI Leiden.
Mahfud mencatat kemajuan dalam penyelenggaraan pemilu antara lain: kemajuan dalam Lembaga penyelenggara pemilu. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibandingkan LPU zaman orde baru, lebih independen, tidak ada diawasi kejaksaan dan instansi lain seperti zaman orde baru,” ujar Mahfud.
Saat ini sudah ada lembaga peradilan pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi. Dahulu tidak ada yang menangani sengketa pemilu. Juga ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang independen.
Saat ini juga dapat dirasakan keterbukaan proses pemilu. Pemantauan pemilu hingga ke TPS dimana sangat transparan lokasi TPS, jumlah TPS dan daftar pemilihnya sudah diumumkan sebelumnya. Dalam perhitungan, saat ini sejak reformasi survei prediksi hasil pemilu diperbolehkan, hitung cepat diperbolehkan. Perhitungan di TPS juga terbuka bisa disaksikan. Hasilnya bisa dipantau semua.
“Ini adalah kemajuan-kemajuan dalam demokrasi kita, pencapaian dalam sistem pemilu yang tidak bisa dibantah, baik secara instrumen hukum dan kelembagaan,” ujar Mahfud.(*)
