Polhukam, JAKARTA – Sebagai kementerian koordinasi, tugas Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan semua kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Dalam hal ini, ada 15 kementerian dan lembaga.
Demikian pernyataan Menko Polhukam Wiranto menanggapi masalah pembelian senjata yang masih menjadi polemik di masyarakat. “Mengenai jawaban saya soal pembelian senjata sudah saya sampaikan sebelumnya, itulah yang bisa saya sampaikan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” katanya, Jumat (29/9/2017).
Terkait masalah ini, Menko Polhukam mengakui juga telah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu di Istana Negara. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci isi dari pertemuan tersebut.
“Tidak perlu saya sampaikan ke publik semuanya maka saya katakana bahwa pertemuan dengan Presiden dengan Panglima TNI memang ada dan tidak dipublikasikan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan, inti dari pertemuan itu membahas supaya kondisi negeri ini tetap aman, tetap damai, tetap tentram. “Bagaimana supaya kita jangan sampai menyampaikan pendapat yang justru tidak menentramkan masyarakat. Maka selalu di Menko polhukam saya sampaikan kepada para deputi, semua pernyataan dari Kemenko polhukam harus bernafaskan membangun kesejukan, kedamaian, ketentraman dan menjamin keamananm” kata Menko Polhukam Wiranto.
