Polhukam, NTB – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyerahkan penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seluruhnya kepada Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi. Oleh karena itu, penanganan yang sebelumnya diserahkan kepadanya dari Presiden Joko Widodo dianggap sudah selesai.
“Syukur alhamdulillah dalam waktu dua hari saja sekarang semua langkah-langkah kita sudah terstruktur, terorganisir. Dan karena ini merupakan satu bencana yang dapat ditangani daerah, pak Gubernur, maka langkah-langkah cepat yang saya pimpin, yang sebenarnya sebatas penguatan dan pendampingan dalam suatu daerah sudah dianggap selesai. Maka pada hari ini, saya serahkan keseluruhan pimpinan untuk penanggulangan selanjutnya kepada bapak Gubernur dan Satgas,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat meninjau evakuasi wisatawan asing di Bangsal Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8/2018).
Menko Polhukam mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima saat meninjau posko tanggap darurat bencana di Kecamatan Tanjung, jumlah korban meninggal yang ditemukan hingga hari ini, pukul 08.00 WITA sudah mencapai 116 orang dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Menurutnya, jumlah ini besar kemungkinan akan semakin bertambah setelah runtuhan puing-puing dari rumah yang roboh dapat diangkat.
“Oleh karena itu, mari kita doakan mudah-mudahan tidak terlalu banyak korban yang kita dapatkan dari reruntuhan itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, hari ini juga sudah digelar dapur umum untuk menyiapkan makanan cepat saji yang akan diberikan kepada masyarakat. Dikatakan, ada tenda-tenda yang didirikan di sebelah rumah di dekat rumah karena rumahnya memang retak, roboh dan sebagainya tapi masih bisa masak, itu dikasihkan bahan-bahan mentah di sana seperti sembako.
“Ini mulai bergerak sehingga mudah-mudahan para petugas bisa segera menyisir sehingga kebutuhan utama, kebutuhan makan dapat tercukupi, kebutuhan minum air bisa tercukupi, air bersih juha dapat diedarkan oleh 12 tangki yang terus menerus akan melaksanakan patroli,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kedua mengenai masalah rumah yang roboh dan masyarakat tinggal di tenda-tenda darurat. Untuk hal ini, Menko Polhukam mengatakan, hari ini sudah datang 100 tenda dari Kostrad. Selanjutnya, akan datang lagi 100 tenda dari BNPN, 45 tensa dari Kepolisian, dan 220 tenda dari Kementerian Sosial.
“Jadi tenda ada 400 lebih dan sekarang mulai dibagikan kepada masyarakat yang tendanya tidak memenuhi syarat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kemudian mengenai listrik yang belum dapat difungsikan dengan benar, BNPB akan segera membagikan 100 genset. Setelah itu juga untuk masalah rumah sakit, Menko Polhukam mengakui banyak masyarakat yang sekarang belum tertampung di rumah sakit, maka digelar rumah sakit lapangan baik oleh satuan Bhayangkara, satuan Kostrad, dan ada badan kesehatan yang akan digelar di sana.
“Lalu juga akan dikirimkan kapal rumah sakit yang sudah jalan dan akan langsung mendekati Lombok Utara untuk menjadi rumah sakit terampung dan mem-back up rumah sakit yang sudah ada,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Pembagian Santunan Korban Meninggal dan Luka
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam Wiranto bersama Menteri Sosial Idrus Marham memberikan santunan berupa uang dan sembako kepada para korban bencana gempa. Untuk korban meninggal santunan yang diberikan sebesar Rp 15 juta, sedangkan untuk yang terluka akan diberikan sebesar Rp 2,5 juta.
“Kemudian dalam jangka ke depan yaitu nanti akan ada pemulihan. Kita sudah bicarakan oleh Pak Menko, setelah tanggap darurat perlu ada jaminan hidup untuk mereka 2-3 bulan ke depan. Dalam rangka ini, kita minta Pak Bupati supaya daftar keluarganya yang terkena dampak dari gempa ini segera. Nanti setelah tanggap darurat ini kita berikan jaminan hidup 3 bulan ke depan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham.
Kemudian lebih jauh lagi, pemerintah juga telah memikirkan langkah ke depan setelah pemulihan dalam rangka rekonstruksi renovasi rumah. Presiden Jokowi pada tanggal 29 lalu ketika ke Semblie sudah mengambil kebijakan renovasi rumah-rumah rakyat yang terkena dampak diperhatikan dengan bantuan antara 10 juta sampai 50 juta.
“Jadi sebenarnya cara untuk mengatasi ini sudah dibicarakan kehadiran kami mendampingi dengan Pak Menko hari ini hanya mengecek seberapa jauh kesepakatan itu dilaksanakan dan komandannya adalah dari Danrem,” kata Idrus.
Humas Kemenko Polhukam
