SIARAN PERS No : 40/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2020
Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa kejadian penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Kepulauan Riau sudah diselesaikan. Dijelaskan, sudah ada kesepakatan antar semua pihak untuk menjaga kondusivitas daerah.
“Kita bicara kasus yang diributkan di medsos (media sosial), di Karimun. Itu sebenarnya sudah tidak ada apa-apa, sudah selesai. Dilihat sendiri. Jadi itu sudah terjadi kesepakatan antara semua pihak, antara pihak gereja, pihak Bupati, Forum Umat Islam, sudah datang ke rumah Menteri Agama,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD usai menerima audiensi dengan Persatuan Gereja Indonesia di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Menko Polhukam mengatakan, semua pihak bersepakat untuk menjaga kondusivitas daerah sambil menunggu putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kembali ke hukum.
“Soal Minahasa juga sekaligus tadi dibahas, masyarakat sudah kondusif di sana, yang ribut kan kadangkala di medsos aja. Seakan-akan mau gempa bumi, tidak ada apa-apa di sana. Kalau tidak percaya, datang saja kesana, semua kondusif. Tadi bahkan kami sedang rapat dikirimi (informasi)dari daerah, sedang ada deklarasi damai di sana, antara kelompok-kelompok gereja dengan kelompok-kelompok umat bersama Pemda setempat dan seterusnya,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.
Sebelumnya diberitakan bahwa terjadi penolakan yang berujung keributan di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph pada 6 Februari 2020 karena adanya kesalahpahaman lantaran warga menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan. Padahal, gereja telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, saat itu, sejumlah massa yang menolak renovasi mendatangi gereja dan melakukan protes keras.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
