POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam Rakorsus Penanganan Tindakan Kekerasan Bersenjata di Papua

By 02 Nov 2017 16:49Berita
WhatsApp_Image_2017-11-02_at_3.37.19_PM

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri yang membahas penanganan tindakan kekerasan bersenjata di Papua. Dijelaskan bahwa menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018 mendatang, pemerintah telah melihat beberapa daerah yang memiliki indeks kerawanan Pemilu cukup tinggi.

“Tadi khusus Papua kita telah melakukan sharing pendapat, informasi, untuk kemudian kita putuskan bagaimana kita bisa mengamankan pelaksanaan Pilkada di Papua supaya kondusif, supaya aman, supaya damai, supaya tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari nanti. Jadi tujuannya itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai Rakosus di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 2 November 2017.

Menko Polhukam mengatakan, pemerintah masih menunggu komposisi dari hasil survei yang dilakukan Badan Pengawas Pemuli (Bawaslu) mengenai indeks kerawanan Pemilu di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam. Oleh karena itu, dilakukan koordinasi dengan Kapolda Papua, Pangdam Papua, serta Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan keamanan nasional untuk membincangkan kerawanan di daerah-daerah yang menjalankan Pilkada serentak, termasuk Papua.

“Jadi hasil ini akan kita koordinasikan dengan KPU dan KPUD, dengan Bawaslu dan Panwaslu. Tapi kita sudah punya bahan ‘ini loh penyebab kerawanannya, ini loh yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita koordinasikan dengan pihak-pihak lain’,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mendapat arahan agar tugas-tugas menyangkut keamanan yang sudah dikelola saat ini terus ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi gangguan-gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Langkah-langkah komprehensif diharapkan bisa dilakukan.

“Ini juga diharapkan kita bisa mengedepankan tokoh-tokoh yang ada di sana, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, untuk bisa melakukan upaya-upaya dialog supaya kelompok-kelompok ini bisa menghentikan tindakan kekerasan tersebut,” kata Boy Rafli.

Kemudian, kepolisian juga harus memastikan langkah-langkah perlindungan kepada warga Negara yang ada, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di Papua. Karena kehadiran dari kelompok kriminal bersenjata ini sudah mengganggu masyarakat.

“Oleh karena itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan ini akan terus ditingkatkan agar tindakan-langkah mereka tidak semakin luas. Upaya pendekatan persuasive dilakukan, kemudian upaya peningkatan kesiap siagaan, upaya-upaya penegakan hukum harus berjalan dari seluruh aktifitas yang ada. Diharapkan ini bisa menurunkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata,” kata Boy Rafli.

Hadir dalam Rakorsus tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Kasum TNI Laksmana Madya TNI Didit Herdiawan Ashaf, Wakapolri Komjen Syafruddin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit, serta kementerian dan lembaga terkait.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Polhukam Rakorsus Penanganan Tindakan Kekerasan Bersenjata di Papua