SIARAN PERS No : 141/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2020
Polhukam, Jakarta – Pesan Presiden Joko Widodo yakni agar peringatan Hari Raya Idul Adha dikelola betul dalam konteks Covid-19. Pemerintah harus tetap fokus pada perang melawan Covid-19, sehingga jangan sampai kebobolan di sektor-sektor tertentu seperti di keamanan, perhubungan dan sebagainya.
Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD usai Rapat Koordinasi Terbatas Lintas Menteri terkait Antisipasi Idul Adha dari Berbagai Aspek secara virtual, Senin (13/7/2020).
“Untuk itu tadi para menteri sudah menyampaikan. Menteri Agama sudah menyiapkan protokol peribadatan yang lebih praktis dan aman, tanpa mengurangi ketentuan ketentuan. Menteri Perhubungan sudah menyiapkan angkutan-angkutan yang aman, transportasi yang aman,” kata Menko Polhukam.
Kapolri, lanjut Menko Polhukan, juga telah menyiapkan berbagai program untuk penanganan antisipasi berbagai tindak kriminal, kecelakaan, dan terorisme. Kemudian Menko Perekonomian menyiapkan bahan bahan yang diperlukan seperti bahan pokok, dan Menteri Oertanian juga melaporkan ketersediaan hewan hewan kurban dan sebagainya.
“Diharapkan semuanya berjalan lancar dan tetap masyarakat diminta untuk tidak berlaku di luar protokol kesehatan. Silahkan berhari raya dengan penuh khusyuk, tetapi juga protokol kesehatan yang ditentukan yang digariskan oleh negara supaya bisa dilakukan dengan baik,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Terkait pelaksanaan sholat Ied, Menko Polhukam mengatakan boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah, baik di lapangan maupun di masjid, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Namun, ia menyarankan agar sholat Ied dilakukan di lingkungan terbatas, misalnya di kompleks perumahan, di sekolah, di kampung, dan sebagainya, sehingga bisa dilakukan di tempat dan jumlah jemaah terbatas yang bisa saling mengenal.
“Jadi kalo ada sesuatu, bisa saling tahu darimana sumbernya. Itu tadi yang diputuskan dalam Rapat Lintas Bidang dan Lintas Kementerian,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Hadir dalam Rakortas tersebut Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko, serta kementerian dan lembaga terkait.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
