Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa perlu ada satu perubahan sharing dari Indonesia terkait proyek pesawat tempur KF-X dan IF-X. Hal ini dikarenakan program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur.
“Hari ini kita akan membahas perkembangan dari program KF-X, di mana kita tahu bahwa program ini telah dicanangkan atau disetujui MoU dari pemerintah tahun lalu, dan kemudian setelah dievaluasi maka perlu adanya satu perubahan sharing dari indonesia karena waktu itu Presiden Jokowi menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan APBN pun diarahkan bagaimana mendukung program infrastruktur itu berjalan,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang Kerjasama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
“Inti dari program ini adalah bagaimana kita di satu sisi ingin mengurangi sharing KF-X, mengurangi share Indonesia dalam program pembantuan pesawat tempur KF-X,” lanjutnya.
Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau mengganggu persahabatan kedua negara yang sudah berlangsung lama dan cukup baik. Tapi, lanjutnya, pemerintah juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk alih teknologi.
“Apalagi sekarang ini kita Pak Presiden orientasi 5 tahun ke depannya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ini tugas kita untuk bagaimana kita melakukan suatu negosisasi dari pihak Korea Selatan dari dua presiden pertemuan tahun lalu, kedua presiden sepakat bahwa perlu adanya negosisasi ulang, rundingan ulang,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Pihak Indonesia telah menunjuk saya sebagai koordinator dan pihak Korea Selatan juga menunjuk Menhan nya sebagai ketua tim,” sambungnya.
Mantan Penglima ABRI menjanjikan proyek yang sudah berjalan selama hampir satu tahun ini akan segera selesai. Oleh karena itu, pemerintah mencoba untuk memberikan kembali apa yang sudah dihasilkan, baik dalam rangka pembicaraan dengan pihak Korea Selatan maupun urusan internal.
“Namun, saya sampaikan bahwa perkembangan sudah ada, pemahaman atau kesepahaman sudah terjadi. Korsel memahami kepentingan Indonesia, menghormati usaha itu, tapi dia juga punya batas tertentu dan juga proses di dalam negeri mereka. Waktu yang tersisa ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bisa menghasilkan program KF-X,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
