Polhukam, Bali – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercipta jika penegakan hukum di Indonesia kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan satu diskusi untuk menciptakan penegakan hukum yang berkualitas.
Demikian pernyataan Menko Polhukam Wiranto usai menjadi pembicara kunci dalam diskusi Persamaan Persepsi Dalam Penegakan Hukum di Bali, Rabu (14/2/2018).
“Kita tahu sebagai negara hukum, kita mencoba membicarakan bagaimana penegakan hukum di Indonesia bisa lebih profesional, lebih mandiri dan lebih dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kualitas yang unggul sehingga rasa keadilan dapat tercipta,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, tujuan diselenggarakan diskusi ini dalam rangka untuk merekonstruksi kembali bagaimana penegakan hukum yang berkualitas. Untuk itu, diharapkan akan ada masukan-masukan yang kemudian bisa diolah pada tingkat DPR, tingkat pemerintah, dan sebagainya .
“Kita hanya ingin mencoba mencari pemikiran-pemikiran konstruktif mengenai bagaimana penegakan hukum ada satu peningkatan dari segi profesionalitas dan kemandirian,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia akan menghadapi tahun politik, dimana pada Juni 2018 mendatang akan dilaksanakan Pilkada serentak dan dilanjutkan pada tahun 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, jika penegakan hukum lemah maka akan menggangu stabilitas keamanan dan politik akan terganggu.
“Untuk itu, hukum dan penegakan hukum harus diperkuat dan dijalankan secara profesional, ” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam diskusi tersebut Jaksa Agung M. Prasetyo, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, MPR, perwakilan kejaksaan tinggi serta perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.
Humas Kemenko Polhukam
