Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menghadiri kajian ramadhan “Peran Islam untuk Perdamaian Indonesia” yang diselenggarakan oleh Wahid Institut di Jakarta, Selasa (28/6).
Pada kesempatan tersebut Menteri Luhut mengatakan program-program Pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesejahteraan. “Saya kira Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu membagi nikmat dan kebahagiaan kepada sesama,” ujar Menteri Luhut.
Ia menambahkan beberapa program Pemerintah seperti program keluarga harapan dan dana desa diselenggarakan dan diawasi bersama dengan elemen-elemen masyarakat. “PBNU dan Wahid Foundation ikut bersama kami dalam membantu menjalankan program dana desa di beberapa wilayah. Hal ini harus kita dorong agar penggunaan dana tesebut bisa tepat sasaran,” kata Menko Polhukam.
Pada acara tersebut Ali Imron, yang saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup karena menjadi salah satu pelaku teror Bom Bali 2002, menyampaikan tausiyah yang lebih banyak menceritakan pengalamannya dalam kasus bom Bali dan mengimbau kaum muda untuk tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada ekstrimisme. “Yang saya lakukan dulu itu bukan jihad. Itu jihad yang lebih banyak mudaratnya. Saya minta untuk tidak diulangi lagi bom seperti itu,” kata Ali Imron. Ia mengatakan bahwa walaupun masih menjalani hukuman seumur hidup, ia kini aktif bersama pemerintah dalam pencegahan aksi terorisme.
Pada kesempatan itu hadir juga Jumu Tuani, mantan narapidana terorisme yang pernah menjadi Eks Panglima Operasi Pusat Komando Jihad Maluku, yang sekarang aktif berdakwah mencegah radikalisme.
Menjawab pertanyaan media tentang Ali Imron yang meminta kepada Pemerintah untuk dilibatkan dalam program-program deradikalisasi, Menko Polhukam mengatakan,”Keinginan itu akan kita fasilitasi, dan saya pikir ada baiknya jika dia saya undang ke kantor saya untuk turut memberi kontribusi dalam meningkatkan program-program yang saat ini sudah berjalan. Ini memang bukan pekerjaan satu orang, tetapi merupakan pekerjaan bersama,” kata Menko Luhut.
Tentang beredarnya kabar bahwa Indonesia sudah mendapat izin untuk melakukan operasi pembebasan 7 sandera WNI di wilayah Filipina, Menko Luhut mengatakan, “Sekarang sedang kita finalisasi mengenai hal itu. Kita tunggulah pemerintahan (Filipina) yang baru. Menhan sudah mem-brief saya dan Panglima TNI. Kita sedang merancang bagaimana detilnya,” kata Menko Luhut.
Mengenai kemungkinan adanya rencana untuk mengadakan operasi bersama, Menteri Luhut mengatakan bahwa ia belum berani berspekulasi, dan masih menunggu terbentuknya pemerintahan baru Filipina awal bulan depan.
