Menko PolhukamBerita

Menko Polhukam: Negara Kaum Muslimin Harus Inklusif dan Kosmopolit

Dibaca: 4 Oleh Rabu, 1 September 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 01 at 12.10.50 PM
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 137/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2021

Bagi ummat Islam, mempunyai negara adalah sunnatullah karena negara diperlukan untuk menjaga maqashid al syar’i (tujuan syari’ah). Maqashid al syr’i itu ada lima, yakni menjaga agama (dien) menjaga jiwa (nafs), menjaga akal (aql) menjaga keturunan (nasab), dan menjaga harta (mal).

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD pada acara silaturrahim dengan tokoh agama dan Pimpinan Forkompimda se-Jawa Timur, Selasa malam (31/8/21) secara virtual. Mahfud melanjutkan bahwa ketika menyampaikan risalah Islam dan memimpin ummat Islam Nabi Muhammad juga mendirikan negara Madinah.

“Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi bersifat inklusif dan kosmopolit, yakni mempersatukan warga yang berbeda suku, ras, dan agama secara berkeadaban (madany) dengan toleransi, perlindungan hak manusia sesuai maqashid al syar’i yakni melindungi HAM dan membangun kesejahteraan umum dengan penegakan hukum dan keadilan” lanjut Mahfud.

Mahfud MD menegaskan bahwa prinsip mendirikan negara itu adalah mewujudkan maqashid al syar’i sedangkan sistem dan bentuk negaranya boleh apa saja seperti demokrasi, monarki, Presidensiil, Parlementer, kerajaan, republik, Imarah, Mamlakah, dan sebagainya. Yang penting prinsip maqashid al syar’i dipelihara. Islam, kata Mahfud, tidak mementingkan bentuk atau sistem tertentu tetapi mementingkan substansin (al jawhar) sesuai dengan kaidah, al ibrah fil Islam bi al jawhar la bi al madzhar.

“Negara Indonesia berdasar Pancasila merupakan produk perjuangan dan ijtihad ulama dan ummat Islam yang bersama warga lainnya merebut kemerdekaan dari kolonialisme,” kata Mahfud MD dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak serta Pangdam dan Kapolda Jatim itu. Dari Pusat Mahfud MD didampingi oleh Wamenag Zainud Tauhid, Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito, Sesmenko Polhukam Letjen Tri Suwandono, dan para pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

Baca juga:  Pemerintah Rancang Dua Alternatif Putusan Terkait FTF

Acara silaturrahim yang dihadiri oleh ribuan orang melalui lebih dari 950 saluran virtual itu juga mendialogkan penanganan covid-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan penanganan Covid-19 yang masih memerlukan keseriusan dan dukungan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas-ormas keagamaan.

Mahfud MD mengapreasi karena penangan Covid-19 di Jatim berjalan cukup baik dan terus melandai. “Meski angka absolut positivity rate dan angka mortality rate agak tinggi tapi angka relatifnya masih cukup baik jika diletakkan dalam bingkai national rate karena penduduk Jawa Timur sangat besar, lebih dari 37 juta jiwa”, kata Mahfud MD memberi apreasiasi terhadap penanganan covid-19 di Jawa Timur. (*)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel