Polhukam, Jakarta – Jumlah pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua dan Papua Barat dinilai hanya satu persen dari jumlah pasukan keseluruhan. Selain itu, seluruh pasukan juga diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan represif, namun harus melindungi masyarakat, objek vital, dan fasilitas umum lainnya agar tidak dirusak.
“Pasukan TNI dan Polri ini masih di tempatkan di Papua dan Papua Barat. Jumlahnya memang cukup besar tapi sebenarnya dibandingkan dengan jumlah TNI dan Polri, pasukan kita TNI dan Polri kalau digabung sekitar 850 ribu, total itu. Dan yang ada di sana sekitar 6500, jadi tidak sampai satu persen,” kata Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Senin (9/9/2019).
“Jadi jangan kemudian diisukan bahwa TNI dan Polisi menggeruduk di sana, mengadakan aksi-aksi menakuti rakyat, ini berita yang tidak benar,” sambungnya.
Menurut Menko Polhukam, kehadiran pasukan TNI dan Polri ini diinstruksikan untuk bertindak persuasif, edukatif, kompromis, dan mengajak masyarakat agar tidak perlu demo, tidak perlu merusak, hidup berdampingan secara damai, serta mengajak pendatang maupun masyarakat asli untuk hidup berdampingan seperti biasa. Misi tambahannya yaitu membersihkan puing-puing akibat pembakaran dan kerusakan.
“Itu dibersihkan supaya bersih sehingga Kementerian PUPR segera bisa masuk dan membangun kembali,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, sudah ada instruksi Presiden agar segera dilakukan pembangunan sehingga objek-objek penting dan fasilitas umum bisa berjalan kembali. Dijelaskan, sudah tersedia dana sekitar Rp 100 miliar untuk membangun itu kembali.
“Sedangkan untuk membangun milik-milik perorangan yang kemarin juga keserempet, rusak, juga sedang dipikirkan untuk mendapatkan bantuan, sehingga mereka bisa membangun kembali, apakah tokonya, apakah kiosnya, apakah rumah-rumah merekayang kemarin kena perusakan dari aksi-aksi yang anarkis itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
