Polhukam, Jakarta – Koordinasi merupakan satu hal yang mutlak dilakukan dalam satu organisasi. Karena tanpa koordinasi maka akan bisa salah paham dan tidak bisa menghasilkan satu keputusan yang bulat untuk satu perkara.
Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan sambutan pada acara Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon I Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/2/2019).
“Koordinasi merupakan satu hal yang mutlak untuk keberhasilan organisasi. Satu tim tanpa koordinasi tidak akan berhasil. Kita ambil contoh pemain sepak bola yang andal dipilih, tapi masing-masing menampilkan egonya, menampilkan individualitasnya, mana mungkin tim itu akan menang jadi masing-masing harus megang peran yang dikoordinasikan satu dengan yang lain,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengapresiasi inisiasi perjanjian kerja yang dilaksanakan eselon I dan eselon II kementerian dan lembaga di jajaran Kemenko Polhukam. Apalagi, lanjutnya, Kemenko Polhukam merupakan sebuah institusi negara yang dituntut untuk tetap menjaga stabilitas politik, pelaksanaan hukum yang tertib dan stabilitas keamanan nasional.
“Saya sampaikan bahwa stabilitas politik kalau tidak beres, tidak stabil bisa berimbas pada masalah keamanan. Keamanan tidak stabil bisa berimbas lebih luas lagi ke masalah ekonomi, masalah budaya, masalah kohesi nasional, kebersamaan sebagai bangsa, persatuan sebagai bangsa,” kata Menko Polhukam.
“Saya merasa bahwa tugas kementerian dan lembaga di jajaran Kemenko Polhukam ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ini perlu kerja sama. Oleh karena itu, kita kokohkan dengan penandatanganan kerja sama itu untuk sebenarnya lebih memastikan bahwa kerja sama itu harus dilakukan,” sambung Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam acara penandatangan tersebut Sesmenko Polhukam Letjen TNI Agus Surya Bakti, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, perwakilan dari kementerian dan lembaga, serta seluruh pejabat di lingkungan Kemenko Polhukam.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
