Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ikatan kesediaan primordial yang berbeda-beda.
“Beda agama, beda suku, beda ras, beda daerah, beda bahasa, itu namanya negara kebangsaan, itu satu di dalam sebuah ikatan,” jelas Menko Polhukam dalam sambutan pada acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa yang digelar oleh Gerakan Suluh Kebangsaan di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Menko Polhukam Mahfud juga mengatakan bahwa hal tersebut membuat Indonesia tidak dapat menghindari mekanisme demokrasi, sehingga semua kelompok memiliki peluang yang sama untuk menyatakan aspirasinya untuk turut mengatur negara dan memberi arah bagi jalannya demokrasi.
Namun menurutnya, terkadang demokrasi juga sering terbentur pada dilema ketika dihadapkan dengan integrasi. Dikatakan, demokrasi itu ingin membebaskan, sementara integrasi ingin membebaskan.
“Menyatukan itu pada umumnya melahirkan pemerintahan yang otoriter kalau tidak ada jalan tengahnya. Maka demokrasi di tingkat rakyat sering menimbulkan kebebasan yang berlebihan, sementara negara ingin integrasi itu terus terjaga sebagai bangsa,” ungkapnya.
Mantan Ketua MK tersebut juga menyampaikan bahwa demokrasi yang berlebihan terkadang dapat menimbulkan anarki sehingga perlu jalan tengah bernama nomokrasi atau negara hukum. “Anda boleh bicara apa saja, tetapi ada hukumnya yang mengatur, diatur melalui proses demokrasi,” jelasnya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
